Salin Artikel

Arahan Presiden Jokowi untuk Polri pada HUT Ke-74 Bhayangkara

Dalam amanatnya, Presiden menekankan peran Polri dalam membantu menangani masalah pandemi virus corona Covid-19.

Menurut Jokowi, seluruh jajaran Polri harus turut hadir dan terlibat dalam upaya penanganan pandemi di masing-masing wilayah sesuai kewenangan yang ada.

"Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan," kata Jokowi.

"Mulai dari jajaran mabes dan polda, polres, polsek, sampai bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, aman, dan damai," sambungnya.

Kepala Negara menyebut bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hal yang paling utama.

Maka, jajaran Polri harus dapat mengemban tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis, tetapi tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas terhadap setiap pelanggaran.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga diminta untuk memperkuat sinergi dengan sejumlah lembaga lain, seperti Kejaksaan dan KPK.

Kepala Negara menekankan koordinasi ini penting untuk mempercepat dan mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran sejumlah Rp 695,2 triliun, yang dapat meningkat apabila dibutuhkan, harus dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

"Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea, ya harus ditindak. Silakan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang ini. Tidak boleh ada satu pun yang main-main," lanjut Jokowi.

Agenda strategis lain

Meski Polri berfokus membantu upaya pengendalian pandemi, Presiden Jokowi juga mengingatkan berbagai agenda strategis harus tetap berjalan.

Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total dan selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern dalam menghadapi tantangan yang semakin berat.

Selain itu, potensi ancaman stabilitas keamanan di dalam negeri juga perlu diantisipasi, utamanya menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020 ini.

"Saya tahu tugas ini tidaklah mudah. Namun, saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik," tuturnya.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan Polri untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah rawan. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau.

Presiden meminta Polri menindak tegas para pembakar hutan dan lahan.

"Tolong dijaga kepada seluruh jajaran polda, polres, urusan kebakaran jangan dilupakan. Karena ini kita sudah masuk ke musim kemarau, terutama penegakan hukumnya lakukan secara tegas," kata Jokowi.

Tujuh instruksi

Di pengujung amanatnya, Presiden Jokowi menyampaikan tujuh instruksi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri.

"Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, kepercayaan, dan kebanggaan sebagai anggota Polri," kata Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar Polri terus melakukan reformasi diri secara total dengan membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan tepercaya.

"Ketiga, terus mantapkan soliditas internal. Perkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks," sambungnya.

Keempat, Kepala Negara menginstruksikan agar Polri terus menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

"Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat," imbuhnya.

Keenam, Presiden meminta Polri untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

"Ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Menutup amanatnya, Presiden mengucapkan selamat Hari Bhayangkara untuk seluruh keluarga besar Polri. Presiden juga berpesan agar Polri bisa terus menjadi abdi utama bagi nusa dan bangsa.

"Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah menjadi Rastra Sewakottama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas," ujar Presiden.

Pada hari yang sama dengan instruksi Presiden, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memperpanjang Operasi Kontijensi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 hingga Agustus 2020.

Operasi tersebut seharusnya berakhir pada Selasa (30/6/2020).

"Bapak Kapolri menetapkan untuk memperpanjang Operasi Kontijensi Aman Nusa ll Penanganan Covid-19, terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020 selama 62 hari," kata Awi melalui video telekonferensi, Senin (29/6/2020).

Perpanjangan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor STR/371/Vl/OPS.2./2020 tertanggal 29 Juni 2020.

Awi mengatakan, penyebaran Covid-19 masih terjadi di Tanah Air. Jumlah kasus positif dan pasien meninggal dunia juga masih bertambah.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/11565541/arahan-presiden-jokowi-untuk-polri-pada-hut-ke-74-bhayangkara

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke