Salin Artikel

Tepi Barat Dikuasai, DPR Nilai Kolonialisasi Israel Kian Dapat Legalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Israel yang berencana menganeksasi wilayah Palestina dinilai sebagai bentuk legaliasi penjajahan di era modern yang dilakukan negara itu terhadap Tepi Barat.

Upaya yang dilakukan Israel dinilai akan menambah panjang daftar pelanggaran hak asasi manusia di Palestina terhadap masyarakat sipil, terutama kaum perempuan dan anak-anak.

"Dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat, proses kolonialisasi Israel akan semakin mendapatkan legalitas dan kekuatan, terutama di wilayah Al Quds (Yerusalem) yang kini diklaim sebagai Ibu Kota Israel," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid seperti dilansir dari Antara, Kamis (2/7/2020).

DPR sebelumnya telah memprakarsai pernyataan bersama dengan para anggota parlemen di seluruh dunia untuk menolak aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina.

Pernyataan Bersama tersebut mendapatkan dukungan lebih dari 200 anggota parlemen dari 34 negara dan diluncurkan bertepatan dengan Hari Parlemen Dunia yang jatuh pada Salasa (30/06/2020).

Meutya menambahkan, rencana okupansi militer Israel atas wilayah itu tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina, tetapi juga akan mempersulit penyelesaian konflik kedua negara.

Rencana itu juga dapat memperuncing instabilitas kawasan serta berdampak luas pada situasi global.

"Komisi I DPR mengecam dan mengutuk keras aneksasi Israel atas Tepi Barat di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu," kata Meutya.

"Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum, parameter, prinsip dan kesepakatan internasional terutama dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Mejelis Umum PBB terkait konflik Palestina-Israel," imbuh dia.

Lebih jauh, ia mengingatkan, adanya resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947 yang memberikan mandat berdirinya negara Palestina dan Israel yang masing-msing berstatus merdeka dengan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon mengatakan, di dalam pernyataan bersama yang dibuat, parlemen di dunia juga menyerukan agar Israel menghentikan seluruh tindakan ilegalnya.

Di samping itu, sebagai 'pihak yang menduduki', Israel juga dianggap bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan keamanan rakyat Palestina.

"Dalam pernyataan bersama ini, para anggota parlemen dari berbagai belahan dunia mengutuk keras dan menolak rencana aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan tatanan global," kata Fadli seperti dikutip dari laman resmi Kemlu.


Ia menambahkan, para anggota parlemen dari berbagai belahan dunia juga menggarisbawahi solidaritas dan komitmennya kepada rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Selain itu, juga ditegaskan seruan kepada masyarakat internasional untuk tetap teguh dalam komitmennya melindungi solusi dua negara dan keprihatinan terkait aneksasi yang terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian Ruddyard mengatakan, langkah DPR dalam memprakarsai pernyataan bersama merefleksikan kepemimpinan Parlemen Indonesia dalam menggalang dukungan parlemen secara global bagi perjuangan Palestina.

Sejauh ini, pemerintah juga telah aktif menyuarakan desakan penghentian rencana aneksasi Israel melalui berbagai forum internasional.

"Untuk itu, pernyataan bersama para anggota parlemen dunia ini merupakan wujud sinergi dan kemitraan pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina," ungkap Febrian.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/09455581/tepi-barat-dikuasai-dpr-nilai-kolonialisasi-israel-kian-dapat-legalitas

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Nasional
Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Nasional
Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Nasional
Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Nasional
Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Nasional
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Nasional
Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Nasional
Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Nasional
Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Nasional
Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Nasional
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Nasional
Usai Lawatan Jokowi, UEA Sepakati Bentuk IKN Fund

Usai Lawatan Jokowi, UEA Sepakati Bentuk IKN Fund

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.