Politisi PDI-P: Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan untuk Perkuat Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira berharap "ancaman" Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet segera dilaksanakan.

Menurut Andreas, masyarakat perlu melihat ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumor politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," kata Andreas dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

Andreas menilai pernyataan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 itu sangat serius.

Saat ditanya kemungkinan menteri dari PDI-P yang terkena perombakan, Andreas mengatakan perihal penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau itu wilayah presiden," ucapnya.

Senada dengan Andreas, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, mengatakan presiden berhak melakukan evaluasi dan merombak jajaran kabinet.

Hasto pun berharap pernyataan bernada ancaman Jokowi soal reshuffle kabinet itu jadi pemacu bagi para menteri untuk bekerja lebih baik.

"PDI Perjuangan berharap semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam memercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional," ujarnya.

Hasto menilai, selama ini memang ada beberapa orang yang cenderung mencari aman dan tidak memiliki gagasan apapun dalam merespons krisis akibat pandemi Covid-19.

Maka, kata Hasto, wajar jika presiden melakukan evaluasi.

"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ucap Hasto.

Diberitakan, Presiden Jokowi menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucapnya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata dia.