Jokowi Diminta Cari Akar Masalah Rendahnya Penyerapan Anggaran Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengaku heran dengan sikap Presiden Joko Widodo yang baru mempersoalkan rendahnya penyerapan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Netty pun meminta agar Presiden fokus mencari solusi dan menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas.

"Jika hampir semua kementerian dan lembaga dianggap masih berkinerja kurang atau tidak ada progres, maka harus dicari akar masalahnya, lalu diselesaikan hingga tuntas," kata Netty saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Ia menekankan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di pundak Presiden. Netty mengingatkan agar Jokowi turun langsung melihat penanganan Covid-19.

"Sejak lama saya sudah sampaikan bahwa presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan Covid-19. Ada banyak persoalan di lapangan yang membutuhkan leadership power untuk diselesaikan," ujarnya.

Menurut Netty, penanganan Covid-19 di lapangan cenderung lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, ia juga menyoal data dan pendistribusian bantuan sosial serta komunikasi publik pemerintah yang dinilai gaduh.

"Saat ini masyarakat menyaksikan bahwa penanganan pandemi sangat lambat, tidak terkoordinasi dengan baik, cenderung sektoral dan birokratis," kata Netty.

"Bukan hanya soal serapan anggaran, tapi juga soal data, distribusi bansos dan pola komunikasi yang gaduh," imbuhnya.

Netty mengatakan, Presiden Jokowi harus tegas memberikan arahan kepada para menterinya. Ia menyebut, Jokowi mesti mengontrol dan mengevaluasi secara ketat kinerja para menteri.

"Ini adalah tanggung jawab presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi yang harus memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya," tegasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan.

Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Jokowi mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

"Misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan, dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," ucapnya.