Salin Artikel

Kunjungan Jokowi ke Zona Merah Covid-19...

Presiden Jokowi memilih berkunjung ke Jawa Timur yang merupakan zona merah Covid-19.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan khusus dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kunker perdana ini.

Heru menjelaskan bahwa rombongan terbatas yang turut serta dalam kunjungan kerja ini telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19.

"Sebelum berangkat, para pendamping Bapak Presiden baik itu menteri, Paspampres, dan perangkat lainnya akan dilakukan rapid test," kata Heru.

Kapasitas pesawat kepresidenan yang digunakan selama kunjungan kerja juga dibatasi hingga separuhnya mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Semula, pesawat kepresidenan Indonesia-1 biasa menampung hingga 55 penumpang dalam setiap kali perjalanan.

Di tengah pandemi ini, kapasitas tersebut dikurangi hingga menjadi 25 penumpang saja.

"Mereka (rombongan lain) akan berangkat lebih dulu sehingga isi dari pesawat hanya 50 persen," ujar Heru.

Ada dua daerah yang dikunjungi Presiden Jokowi di Jawa Timur.

Pertama, Presiden Jokowi lebih dulu menuju Surabaya untuk mengunjungi Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Di sana, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada gugus tugas daerah dan jajaran kepala daerah di Jatim.

Dua pekan

Presiden Jokowi menyampaikan, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian paling tinggi di Indonesia.

Pada sehari sebelum kunjungannya itu, dilaporkan ada penambahan 183 kasus positif.

"Ini terbanyak di Indonesia, hati-hati ini terbanyak di Indonesia," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, ia memberi waktu dua minggu bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan laju penularan virus corona.

Untuk mencapai target ini, Kepala Negara meminta semua pihak di Jawa Timur bekerja sama, mulai dari gugus tugas provinsi, kota, kabupaten, sampai ke desa, semuanya ikut bersama-sama menangani manajemen krisis ini.

"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," kata Presiden Jokowi.

Ia secara khusus kondisi Surabaya dan kota sekitarnya karena menjadi penyumbang tertinggi kasus Covid-19 di Jawa Timur.

Ia meminta wilayah aglomerasi ini harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu.

"Enggak bisa Surabaya sendiri, enggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota kabupaten yang lain. Karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah bukan hanya Surabaya," ucap dia.

Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga mengaku mendapatkan laporan bahwa 70 persen warga di Jawa Timur tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

"Tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70 persen yang enggak pakai masker. Ini angka yang gede banget," kata Presiden Jokowi.

Ia pun meminta pemerintah dan gugus tugas daerah untuk lebih berupaya meningkatkan lagi kesadaran masyarakat Jatim akan bahaya virus corona.

Juga menggencarkan sosialisasi terkait pentingnya protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, hingga sering mencuci tangan dengan sabun.

Guna mengefektifkan sosialisasi ini, Presiden Jokowi pun meminta tokoh masyarakat dilibatkan.

"Saya minta kita semuanya mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan mengenai protokol kesehatan," ucap Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Nasional untuk mengirimkan bantuan masker bagi warga Jawa Timur.

"Hari ini saya minta Gugus Tugas Nasional, Pak Menkes, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur," kata Presiden Jokowi.

Banyuwangi siap new normal

Setelah selesai memberi arahan di Gedung Grahadi Surabaya, Presiden langsung bertolak ke Banyuwangi. Ia langsung blusukan ke Pasar Tradisional Kecamatan Rogojampi.

Kepala Negara yang mengenakan pelindung wajah tiba di pasar tersebut sekira pukul 14.12 WIB dengan didampingi oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, Presiden juga meninjau Pasar Pelayanan Publik Rogojampi yang merupakan upaya pemerintah setempat untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Selama masa pandemi, Pasar Pelayanan Publik tersebut telah berbenah untuk turut menerapkan protokol kesehatan di tengah masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi tampak meninjau bagaimana antrean warga yang membutuhkan layanan telah diatur untuk menjaga jarak.

Presiden Jokowi juga melihat-lihat sejumlah fasilitas pendukung yang ada, seperti antrean online hingga mesin pencetak kartu keluarga atau kartu tanda penduduk.

Selama peninjauan, Presiden Jokowi juga didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Wawan Yatmadi.

Dari pasar itu, Kepala Negara kemudian mengunjungi Villa So Long dan Pantai So Long untuk meninjau persiapan prakondisi menuju adaptasi kebiasaan baru.

Dari kunjungan ini, Presiden Jokowi pun menilai Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang paling serius membenahi sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

Sejumlah upaya dilakukan untuk menjalankan protokol kesehatan seperti penerapan teknologi yang dapat mengatur kapasitas destinasi wisata.

Wisatawan yang nantinya akan mengunjungi satu destinasi tertentu diharuskan untuk memesan tiket secara online.

Sistem secara otomatis akan langsung menghentikan proses apabila kapasitas destinasi tersebut telah mencapai batas kunjungan sesuai protokol jaga jarak aman.

Pemerintah setempat juga melakukan sertifikasi dan uji kompetensi protokol kesehatan bagi para pemandu wisata dengan melibatkan para ahli kesehatan. Para pemandu juga akan dilatih secara khusus mengenai protokol kesehatan.

"Saya melihat di lapangan Banyuwangi adalah daerah yang paling siap menyiapkan prakondisi menuju normal baru," kata Presiden Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/10252451/kunjungan-jokowi-ke-zona-merah-covid-19

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.