Salin Artikel

Daerah dengan Kasus Covid-19 Tinggi Harus Agresif Contact Tracing dan Tes Masif

Hal tersebut disampaikan Yurianto dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (23/6/2020).

Dari penambahan kasus positif terkonfirmasi Covid-19 sejak Senin (22/6/2020) pukul 12.00 WIB hingga Selasa (23/6/2020) pukul 12.00 WIB, kata dia, sebagian besar didapatkan dari hasil contact tracing agresif dan pemeriksaan tes masif.

"Ini penting terutama untuk daerah-daerah yang masih menunjukkan penambahan kasus yang cukup tinggi atau rata-rata kasus per 100.000 penduduknya masih tinggi," kata Yurianto.

Maka, kata dia, menjadi sangat penting bagi daerah-daerah dengan kondisi tersebut untuk melakukan kontak tracing dan tes masif.

Dari waktu pengumpulan data yang sama, kata dia, pemeriksaan spesimen baik dengan tes cepat molekuler (TCM) maupun polymerase chain reaction (PCR) ada sebanyak 17.908 spesimen.

Penambahan jumlah tersebut menambah jumlah spesimen yang telah diperiksa sejauh ini sebanyak 668.219 spesimen.

Pemeriksaan sejumlah tersebut menghasilkan penambahan sebanyak 1.051 kasus terkonfirmasi positif sehingga totalnya mencapai 47.896 orang.

Dari jumlah tersebut juga ditemukan penambahan kasus sembuh sebanyak 506 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 19.241 orang.

Sementara itu, jumlah pasien meninggal dunia bertambah menjadi 2.535 orang, dengan penambahan 35 orang.

"Menjaga jarak adalah kunci. Beberapa kebijakan yang telah diberikan pemerintah terkait pembatasan kapasitas kendaraan umum juga menjadi latar belakang agar jaga jarak msh bisa kita terapkan," kata dia.

Salah satunya pemerintah telah menetapkan pembagian dua waktu secara bergantian di wilayah Jabodetabek untuk masyarakat bisa bekerja sehari-hari.

Gelombang satu dilaksanakan pada pukul 07.00-07.20 WIB dan gelombang dua dilaksanakan pada pukul 10.00-10.30 WIB dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/18150651/daerah-dengan-kasus-covid-19-tinggi-harus-agresif-contact-tracing-dan-tes

Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke