Salin Artikel

Ratusan Daerah Rawan Gangguan Pilkada akibat Pandemi Covid-19

Menurut hasil penelitian Bawaslu, tingkat kerawanan Pilkada tahun ini meningkat akibat mewabahnya Covid-19.

Oleh karenanya, diperlukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan.

"Definisi indeks kerawanan kita, pertama, segala hal yang berpotensi mempengaruhi atau menghambat proses pemilihan yang berdemokrasi," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Youtube Bawaslu, Selasa (23/6/2020).

Afif mengatakan, IKP penting sebagai alat deteksi dini mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada atau hal-hal lain yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi.

"Sebenarnya ini adalah alat untuk deteksi dini sebagaimana kepolisian juga punya, tapi dimensi yang diukur lebih besar dimensi kerawanannya," ujar Afif.

Afif menjabarkan, berdasarkan data IKP, ditemukan sejumlah daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam konteks pandemi Covid-19.

Dalam konteks ini, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerawanan antara lain terakit anggaran Pilkada yang membengkak akibat wabah, data pasien positif Covid-19, hingga resistansi masyarakat atas pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.

Ada 27 kabupaten/kota yang memiliki kerawanan tinggi dalam konteks ini. Kemudian 146 kabupaten/kota memiliki indeks kerawanan sedang, dan 88 kabupaten/kota indeks kerawanannya rendah.

Daerah dengan kerawanan tinggi itu misalnya, Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.

Sementara itu, dari 9 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada, 3 di antaranya terindikasi rawan tinggi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Sedangkan dua provinsi terindikasi rawan rendah dan empat provinsi ada pada titik rawan sedang.

Bawaslu juga memetakan kerawanan dalam konteks infrastruktur daerah. Dalam konteks ini, ada dua aspek yang diukur, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu.

Di level kabupaten/kota, 117 daerah terindikasi rawan tinggi, 144 rawan sedang, dan tidak ada daerah yang rawan rendah.

Derah dengan kerawanan tertinggi itu misalnya Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di tingkat provinsi, seluruh provinsi penyelenggara Pilkada berada pada titik rawan tinggi.

Aspek lain yang dipetakan adalah terkait konteks politik. Dalam konteks ini, aspek yang diukur yaitu keberpihakan penyelenggara pemilu, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga penyalahgunaan anggaran.

Di tingkat kabupaten/kota ditemukan bahwa 50 daerah masuk kategori rawan tinggi, 211 kabupaten/kota dalam kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang rawan rendah.

Beberapa daerah yang terindikasi rawan tinggi yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.

Sedangkan di level provinsi, 7 daerah terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah, ada dalam kerawanan sedang.

Terakhir yaitu kerawanan dalam konteks sosial. Bawaslu mengukur aspek gangguan keamanan seperti bencana alam dan bencana sosial, serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

Dalam konteks ini, 40 kabupaten/kota ada pada titik rawan tinggi dan 221 kabupaten/kota rawan sedang. Tidak ada satu pun daerah terindikasi rawan rendah.

Beberapa kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Di level provinsi, ada 7 daerah dalam kerawanan sedang, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, ada dalam kerawanan sedang, yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Atas temuan itu, Bawaslu merekomendasikan sejumlah hal kepada para pemangku kepentingan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Misalnya, memastikan Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan di seluruh tahapan. Kemudian, memastikan dukungan anggaran penyediaan alat pelindung diri (APD).

Lalu, penerapan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis.

"Lalu menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan Covid-19," kata Afif.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/17291691/ratusan-daerah-rawan-gangguan-pilkada-akibat-pandemi-covid-19

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.