Salin Artikel

Wakil Ketua DPR Minta Garuda Indonesia Prioritaskan Kesehatan Awak Kabin dan Penumpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 sebaiknya PT Garuda Indonesia memprioritaskan kesehatan para awak kabin dan penumpang dengan tetap mewajibkan penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Hal ini disampaikan Dasco, menanggapi PT Garuda Indonesia yang berencana menghentikan penggunaan APD kepada awak kabin pesawat secara bertahap dan hanya menggunakan face shield.

"Menurut saya dalam kondisi saat ini, kita harus menjaga keselamatan penumpang dan awak kabin. Sebaiknya masih pakai APD (lengkap)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Dasco menyarankan, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mempertimbangkan rencananya itu.

Menurut Dasco, akan lebih lebih Garuda Indonesia memprioritaskan kesehatan dibandingkan keluhan penumpang.

"Oleh karena itu, lebih baik dipertimbangkan lagi (rencana penghentian pakai APD), lebih baik sehat, daripada memprioritaskan melihat senyuman," ujarnya.

Diberitakan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana menghentikan penggunaan APD kepada awak kabin pesawat secara bertahap dan menggantinya dengan face shield.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, rencana tersebut diusung setelah pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari penumpang.

"Semuanya pakai APD, ketutupan semua, ya enggak benar juga dong. Jadi banyak penumpang Garuda mengeluh kenapa pramugarinya pakai masker, jadi enggak bisa lihat dia tersenyum atau mencibir," tuturnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (16/6/2020).

Oleh karenanya, Irfan berencana mengubah kewajiban penggunaan APD menjadi face shield saja.

"Jadi pelan-pelan kita akan pakai face shield," katanya.

Dengan langkah tersebut, Irfan berharap, pihaknya dapat memberikan rasa nyaman kepada penumpang, sekaligus menjamin protokol kesehatan tetap dilaksanakan.

"Jadi interaksi humanis di dalam pesawat tetap terjadi tapi minimal. Dan kemudian semua orang merasa aman, tapi juga nyaman," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/17294761/wakil-ketua-dpr-minta-garuda-indonesia-prioritaskan-kesehatan-awak-kabin-dan

Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke