Kemenag: Ibadah di Gereja Harus Aman dan Sesuai Protokol Kesehatan

Menurut dia, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19 di masa pandemi.

"Pelaksanaan kegiatan ibadah yang melibatkan banyak jemaat (di gereja) itu kondisinya harus aman," kata Thomas dalam talkshow secara daring yang digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (19/6/2020).

"Supaya rumah ibadah bisa menjadi contoh yang baik dari upaya pemerintah dalam menangani Covid-19," ujar dia.

Dia melanjutkan, SE Menag itu sengaja dibuat untuk membantu proses peribadatan di gereja.

Pada intinya, lanjut Thomas, pemerintah ingin umat Kristiani bisa beribadah di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

SE Nomor 15 juga mengatur adanya permohonan surat keterangan (SK) rumah ibadah aman dari Covid-19 yang diajukan kepada ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Namun, Thomas mengatakan, permohonan SK lebih bersifat bagaimana penyelenggara rumah ibadah bisa menyelenggarakan peribadatan dengan tata aturan yang berlaku.

"Jadi kami berharap semua jemaat di Indonesia, terutama jemaat Kristen bisa mengikuti ibadah dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Thomas Pentury.

"Tidak hanya ibadah dalam perspektif fisik, tapi juga perspektif spiritualitas kita harus juga bisa tumbuh dalam kondisi pandemi seperti ini," kata dia.

Sementara itu, dikutip dari SE Nomor 15 Tahun 2020, ketentuan yang harus dipenuhi agar rumah ibadah dapat melaksanakan kegiatan ibadah yakni :

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka RO dan angka Effectiue Reproduction Number/Rt, berada di Kawasan/llngkungan yang aman dari Covid- 19.

Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansiterkait di daerah masing-masing.

Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.

3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.