Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Korupsi Jiwasraya

Hal itu dibacakan jaksa dalam sidang dengan agenda mendengarkan pendapat JPU terhadap eksepsi pada Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2020).

"Menolak keseluruhan nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Heru Hidayat," seperti dikutip dari dokumen yang diterima Kompas.com, Rabu.

JPU juga berpendapat bahwa surat dakwaan yang disusun telah memenuhi syarat sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Maka dari itu, JPU menilai eksepsi dari terdakwa harus dikesampingkan karena sebagian telah keluar dari lingkup ketentuan eksepsi.

JPU juga meminta majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa.

"Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Heru Hidayat," tulis dokumen itu.

Tak hanya Heru, JPU juga meminta majelis hakim menolak eksepsi lima terdakwa lainnya. Poin kesimpulan pendapat JPU lainnya berlaku bagi terdakwa lain.

Kelima terdakwa lainnya, terdiri dari Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Kemudian, tiga terdakwa lagi merupakan mantan petinggi Jiwasraya yaitu, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Keenam terdakwa didakwa merugikan negara sebesar Rp 16,8 triliun sebagaimana hasil penghitungan yang dilakukan BPK.

Mereka didakwakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada dakwaan subsider, keenamnya dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk Heru dan Benny Tjokro, keduanya juga didakwa dengan pasal terkait tindak pidana pencucian uang.