Hal tersebut menjadi evaluasi sebelum pemerintah memberlakukan fase kenormalan baru (new normal).
"Kedisiplinan semua pihak terhadap tata cara berdasarkan protokol kesehatan belum ideal sehingga dalam masa persiapan ini presiden berupaya terus mendorong edukasi, agar kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru bisa berjalan," kata Fadjroel dalam diskusi virtual di kanal youtube Rumah Kebangsaan, Jumat (12/6/2020).
Ia mengatakan, kendala penerapan protokol kesehatan saat ini bersumber dari berbagai hal, seperti budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.
Kendati demikian, Fadjroel mengatakan, pemerintah tetap mengedepankan cara persuasif agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan di ruang publik, seperti menggunakan masker, menjaga jarak fisik, serta mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas.
Salah satu upaya tersebut ialah dengan menempatkan personel TNI-Polri di beberapa titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
"Pemerintah turunkan 340.000 TNI-Polri, tapi juga pendekatannya humanis dan persuasif di 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten kota. Tidak seperti polisi India yang harus pakai rotan gebuk pantat. Kita belum sampai ke sana," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembukaan daerah menuju fase kenormalan baru atau new normal harus dilakukan secara hati-hati.
Menurut Jokowi, data epidemiologi yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah apakah daerah mereka sudah dapat dibuka atau belum.
Selain itu, Presiden juga meminta pemberlakuan fase new normal juga harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
https://nasional.kompas.com/read/2020/06/12/21265531/istana-kedisiplinan-terhadap-protokol-kesehatan-belum-ideal