Jajak Pendapat Kompas: Negara Belum Penuhi Kesejahteraan Veteran

Menurut hasil jajak pendapat Kompas pada pertengahan Mei 2020, sebanyak 56,3 persen responden menilai, negara belum hadir secara optimal dalam memberikan bantuan bagi para pejuang yang saat ini sudah berusia lanjut.

Padahal, publik berharap veteran bisa lebih baik, lebih sejahtera, dan tidak mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Publik menyoroti tiga kebutuhan dasar yang dianggap belum tercukupi dari veteran.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk membantu para veteran. Sumbangkan rezeki Anda untuk membantu mensejahterakan veteran yang butuh bantuan. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.com

Hunian yang layak menjadi problem yang paling banyak disebut responden. Sebanyak 35,5 persen menyebut, veteran belum memiliki hunian layak.

Selanjutnya, 27,5 persen responden menyoal pemenuhan pangan dan 21,3 persen menyoroti akses pelayanan kesehatan.

Terkait hunian layak, program sejumlah korporasi terkait renovasi hunian veteran bisa menjadi solusi.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah sudah memberikan perhatian melalui tunjangan.

Per 1 Januari 2018, dana kehormatan dan tunjangan veteran naik. Veteran dan keluarga inti veteran anumerta menerima dana kehormatan sebesar Rp 938.000.

Selain itu, veteran menerima tunjangan yang besarannya bervariasi tergantung golongan, yaitu antara Rp 1,5 juta sampai 2 juta per bulan.

Meski demikian, jumlah tersebut dianggap belum cukup untuk membuat kehidupan keluarga veteran berada di level berkecukupan.

Di sisi lain, hasil jajak pendapat juga menunjukkan bahwa responden menyambut positif kebijakan pemerintah terkait jaminan kesehatan dan hunian bagi veteran.

Sebanyak 95 persen responden sepakat veteran dibebaskan dari iuran BPJS Kesehatan.

Negara, sejauh ini dinilai sudah hadir untuk menyediakan layanan kesehatan karena iuran jaminan kesehatan bagi veteran, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran dibayar oleh pemerintah.

Terkait jaminan atas hunian, 75,4 persen responden setuju veteran dibebaskan dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya DKI Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019, veteran menjadi salah satu kelompok yang dibebaskan dari kewajiban membayar PBB.

Kelompok ini diperbolehkan membebaskan maksimal satu objek pajaknya.

Meski begitu, negara tetap dinilai perlu melakukan upaya lainnya untuk lebih mensejahterakan veteran. Sebanyak 70,1 persen responden mengusulkan penggratisan akses pada transportasi publik.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk membantu para veteran. Sumbangkan rezeki Anda untuk membantu mensejahterakan veteran yang butuh bantuan. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.com