Cerita Muhadjir Effendy Kalang Kabut Dapat Instruksi dari Jokowi soal Bansos...

Instruksi tersebut cukup mengejutkan Muhadjir karena disampaikan tepat lima hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada 24 Mei.

Di tengah data penerima bansos yang masih semrawut karena kemunculan warga miskin baru yang tak terdata sebelumnya, Jokowi menginstruksikan agar 80 persen bansos dapat tersalurkan sebelum Lebaran.

Instruksi Jokowi itu membuat Muhadjir dan jajarannya kalang kabut, termasuk dengan PT Pos Indonesia yang menjadi penyalur utama bansos.

Ia bahkan sampai tak bisa libur untuk memenuhi instruksi Jokowi tersebut.

"Lima hari sebelum Idul Fitri, Presiden menginstruksikan 80 persen (bansos) harus sudah tersalur. Itu PT Pos tidak ada yang libur. Saya juga tidak libur, jam 12 malam masih telepon-telepon dengan Dirut PT Pos untuk memastikan," cerita Muhadjir dalam sebuah diskusi online, Selasa (9/6/2020).

Muhadjir mengatakan, saat itu pihaknya langsung melakukan percepatan dan mengebut bagaimana bansos-bansos dari pemerintah agar tersalurkan sesuai target Presiden ke daerah-daerah.

Di Jawa Barat misalnya, lima hari sebelum Lebaran, kata dia, bansos di wilayah tersebut baru tersalur 27 persen saja.

Namun saat ini, dari laporan yang diterima, seluruh bansos di Jawa Barat sudah di atas 80 persen.

"Jadi Presiden sangat konsern dan sekarang kami sudah mulai merapikan data. Sekarang kami punya skema, jadi kami akan benahi data-data itu, mudah-mudahan putaran berikutnya sudah semakin tepat sasaran. Ini tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat bawah," kata dia.

Ia mengatakan, percepatan penyaluran bansos tersebut dilakukan karena pemerintah mendapat pilihan antara harus menunggu data rapi atau membiarkan masyarakat yang kelaparan meninggal dunia.

Oleh karena itu, dengan data yang carut-marut itulah pihaknya tetap bergerak untuk menyalurkan bansos dengan tujuan agar masyarakat tak mati kelaparan.

"Maka sekarang ada isu data tak akurat, salah sasaran saya sangat maklum. Memang ketepatan sasaran pilihan kedua. Pertama, bansos ini harus sampai dulu" kata dia.

"Presiden waktu itu instruksikan, (kalau) menunggu data rapi sampai orang mati karena kelaparan, datanya tidak rapi-rapi. Makanya kami turun. Terakhir Presiden minta tidak perlu ada verifikasi di kabupaten/kota, langsung kepala desa dengan musyawarah desa sepakat kalau itu harus dibantu, langsung dibantu," lanjut dia.

Muhadjir mengatakan, Presiden Jokowi selalu mewanti-wanti terkait kemunculan masyarakat kelas menengah yang menjadi miskin baru itu. Apalagi, jumlahnya banyak dan dinamis.

Sebab, masyarakat yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah pasti akan mendapat bantuan baik program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan non-tunai.

Namun, bagi masyarakat miskin baru, mereka tidak terdata sheingga harus disusuri oleh RT/RW, dan tingkat desa untuk dipastikan bahwa mereka akan mendapat bantuan.