New Normal, Keberhasilannya Bergantung pada Kedisiplinan Masyarakat

Setidaknya sudah 102 daerah yang diizinkan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menerapkan new normal.

Bukan tanpa alasan pemerintah mulai menerapkan new normal di beberapa daerah tersebut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, new normal mau tidak mau harus dilaksanakan demi menghindari bahaya penularan Covid-19 sekaligus keterpurukan ekonomi.

Diketahui, sejak Senin (8/6/2020), transisi ke new normal telah diterapkan, khususnya di DKI Jakarta.

"Kita sekarang sudah dalam suasana transisi untuk memasuki new normal. New normal itu kan menghadapi dua bahaya yang tidak boleh kita tinggalkan salah satunya, yaitu bahaya Covid-19 dan keterpurukan ekonomi," kata Wapres Ma'ruf Amin saat konferensi pers, Senin (8/6/2020).

Menurut dia, apabila keterpurukan ekonomi akibat Covid-19 tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan sangat membahayakan perekonomian negeri ini.

Bahaya yang bakal muncul adalah terjadinya krisis yang pemulihannya akan sangat sulit dan berat.

Dengan demikian, mau tidak mau, situasi new normal harus dilaksanakan untuk menghadapi kedua hal tersebut.

"Bahasanya kyai kita harus menghadapi dua bahaya dan kedaruratan ini secara bersamaan," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Meski demikian, ia menyadari bahwa dengan penerapan new normal, masyarakat akan menghadapi situasi yang lebih sulit dibandingkan ketika pertama kali wabah virus corona menyerang.

Sebab, sebelumnya masyarakat melakukan segala sesuatunya di rumah, mulai dari bekerja, belajar, hingga beribadah.

Namun, ketika new normal, masyarakat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah sehingga harus lebih siap siaga menjaga diri dengan menaati protokol kesehatan yang lebih ketat lagi.

"Masyarakat harus betul-betul disiplin, kalau tidak, bisa menimbulkan transmisi Covid-19 yang meningkat lagi," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Kedisiplinan itu dibutuhkan karena saat ini kasus Covid-19 di Tanah Air dikatakannya relatif sudah bisa terkontrol.

Melihat hal tersebut, maka era new normal pun sudah dapat dimasuki dengan kunci utama kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Protokol kesehatan tersebut berupa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak berkerumun dengan siapa pun.

Tetap Waspada

Selain disiplin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengingatkan agar masyarakat harus lebih waspada di era kenormalan baru, yang nantinya membolehkan kembali beribadah di tempat ibadah masing-masing.

Kewaspadaan tersebut diperlukan agar tempat ibadah tidak menjadi pusat penularan Covid-19 baru di wilayah masyarakat itu sendiri.

"Dalam kita beribadah juga harus lebih siap karena jangan sampai tempat-tempat ibadah menjadi pusat penularan karena itu maka ada aturan-aturan," kata Ma'ruf Amin.

Namun, kata dia, beribadah dalam tatanan kenormalan baru pun hanya bisa dilakukan bagi daerah yang memang sudah bisa melaksanakannya.

Itu pun dengan aturan-aturan yang wajib diterapkan.

Misalnya, bagi umat Muslim dalam melaksanakan shalat Jumat harus tetap menjaga jarak, menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, dan berwudhu sejak dari rumah .

"Shafnya pun kalau dalam keadaan normal harus rapat, ini harus berjarak dan tidak seperti biasanya karena masih ada kedaruratan Covid-19 yang belum hilang. Sudah bisa (shalat berjemaah), tapi jarak shaf harus direnggangkan," kata dia.

Kerahkan TNI/Polri Jika Masyarakat Lalai

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah juga menyiapkan TNI/Polri dalam penerapan new normal untuk mengawasi masyarakat yang tak patuh peraturan.

Sebab, dalam masa transisi new normal di Jakarta yang dimulai sejak Senin (8/6/2020), ada saja warga yang tak menaati protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan.

"Pertama tentu sosialisai, imbauan. Kedua, pengawasan. Makanya pemerintah menyiapkan TNI/Polri maksudnya untuk terus mengingatkan pada masyarakat yang lalai, yang kurang disiplin," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pelibatan TNI/Polri untuk mengawasi masyarakat yang tidak patuh dibutuhkan karena jika hanya imbauan, menurut dia, banyak warga yang tak acuh.

"Jadi memang masih ada (masyarakat) yang patuh sebenarnya, tidak ada masalah, tapi yang belum patuh, perlu ada teguran supaya tidak membahayakan yang lain," kata dia.

Hal itu pula yang membuat pemerintah melakukan edukasi atau imbauan dan pengawasan kepada masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan.

"Saya mohon itu sekarang menjadi lebih penting daripada kemarin, kemarin kan orang berkegiatan dari rumah sekarang kan tidak. Oleh karena itu menjaga protokol kesehatan menjadi sangat penting," ucap dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kembali aktivitas perkantoran di wilayah Ibu Kota mulai Senin hari ini.

Sebelumnya, sejak awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hanya usaha terkait 11 sektor yang diizinkan beroperasi.

Para pekerja yang sebelumnya work from home (WFH) ataupun dirumahkan tiga bulan belakangan ini kini diizinkan masuk kantor kembali pada masa penerapan PSBB transisi.

Beberapa protokol kesehatan yang wajib diterapkan di perkantoran antara lain membatasi karyawan yang masuk maksimal 50 persen dan harus membagi jam kerja karyawan yang bekerja di kantor.

Pembagian jam kerja ini bertujuan untuk menghindari antrean panjang yang menimbulkan kerumunan di tempat kerja, terutama di gedung-gedung tinggi.