Salin Artikel

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

"Penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak pada kesehatan anak-anak kita, para generasi muda kita," kata Puan, sebagaimana dikutip Antara, Senin (1/6/2020).

Pernyataan Puan itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Halal Bil Halal peringatan Hari Lahir Pancasila sekaligus Webinar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang diselenggarakan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) bertajuk "Menjadi Bijak di Era Pandemi dan Persiapan Menyongsong New Normal", Senin.

Pernyataan Puan tersebut juga berkaitan dengan rencana pemerintah pusat menerapkan new normal dalam beberapa waktu ke depan.

Menurut Puan, protokol pelaksanaan normal baru di sekolah harus dilakukan secara ketat dan tentu saja protokol kesehatan untuk sekolah sangat berbeda dengan protokol untuk mal, perkantoran dan tempat publik lain.

"Apalagi untuk sekolah-sekolah PAUD yang anak-anaknya masih kecil, naluri untuk bermain bersama teman-temannya sangat besar," ujar Puan Maharani.

Karena itu, Puan meminta pelaksanaan new normal, terutama untuk sekolah, harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah dinilai perlu merespons aspirasi yang berkembang terkait penerapan normal baru bagi anak sekolah.

"Misalnya dalam hal penerapan normal baru di sekolah, yaitu unsur-unsur masyarakat meminta agar kegiatan sekolah dimulai ketika keadaan benar-benar sudah terkendali," kata Puan.

Selain itu, Puan meminta kepada para guru PAUD supaya benar-benar memperhatikan proses pembentukan karakter anak sejak usia dini.

Dia menilai, para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berperan penting di dalam proses pendidikan Indonesia, khususnya dalam pembangunan karakter bangsa.

Pada usia dini, pembentukan karakter bangsa sangat ditentukan karena budaya santun, etos kerja, toleran, disiplin, gotong royong dan lainnya mulai ditanamkan dalam hati nurani anak-anak.

"Pendidikan pada usia dini sebagai bagian dari pendidikan nasional pada dasarnya adalah pembentukan karakter bangsa berlandaskan pada Pancasila," kata dia.

Puan mengatakan, DPR ikut mengawal anggaran Pendidikan Nasional melalui fungsi anggaran yang dilaksanakan dengan memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

"Termasuk juga dalam APBN 2020, DPR dan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sebesar Rp4.014.724.000.000," katanya.

Dia berharap, BOP PAUD tersebut dapat ikut meningkatkan proses dan mutu pendidikan pada usia dini.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/01/20132031/ketua-dpr-penyelenggaraan-pendidikan-saat-pandemi-harus-dikelola-dengan-baik

Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke