Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta penerapan era kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 sesuai data yang valid.

"Kami mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memiliki basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Ia juga meminta pemerintah memaparkan data dan hasil kajian kepada masyarakat, sehingga dapat memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut.

Untuk itu, Bambang menyarankan pemerintah melibatkan akademisi untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan memiliki indikator yang valid.

Dengan demikian manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Selain itu, ia mendorong pemerintah mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini dilakukan untuk menentukan kesiapan masyarakat memasuki era kenormalan baru.

"Perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan memberlakukan new normal di Indonesia, agar mencegah bertambahnya kasus Covid-19 dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas," kata dia.

"Lakukan pemetaan data, sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan," lanjut politisi Golkar itu.

Seperti diketahui, pemerintah tengah bersiap untuk menerapkan era kenormalan baru dengan membolehkan masyarakat kembali beraktivitas masyarakat dengan penerapan protokol Covid-19.

Tujuannya, untuk menggerakkan kembali perekonomian yang sempat terhenti karena kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB).

Presiden Joko Widodo bahkan sudah melakukan peninjauan ke Stasiun MRT Jakarta dan mal di Bekasi terkait persiapan penerapan new normal pada Selasa (26/5) kemarin.