Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran personel TNI-Polri di ruang publik dalam era kenormalan baru (new normal) dinilai mampu menertibkan masyarakat agar mau menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjamin personel TNI-Polri akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk menertibkan masyarakat sehingga tak menimbulkan ketegangan.

"Memang potensi ini (ketengangan antara aparat dengan masyarakat) kemungkinan besar akan timbul. Tetapi tadi Panglima TNI mengatakan lebih menekankan kepada pendekatan persuasif, pendekatan komunikatif. Termasuk juga aparat kepolisian," ujar Doni melalui video conference, Rabu (27/5/2020).

"Kita mengharapkan masyarakat itu memiliki disliplin pribadi yang lebih tinggi," lanjut Doni.

Ia menambahkan, di era new normal nanti kesadaran masyarakat untuk mengenakan masker dan menjaga jarak fisik di ruang publik sangat dibutuhkan.

Masyarakat diizinkan melakukan aktivitas yang sebelumnya dilarang semasa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Beberapa di antaranya ialah membuka kembali bisnis pakaian, pergi ke rumah ibadah, dan makan di restoran.

Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan lebih disiplin untuk mengenakan masker dan menjaga jarak fisik demi memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Nah di sini pentingnya kita semua sadar bahwa risiko yang terjadi akan sangat tinggi manakala kita menabrak atau melanggar rambu-rambu protokol kesehatan," lanjut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut sebanyak 340.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk persiapan tatanan kehidupan baru atau new normal selama pandemi Covid-19.

"Anggota (TNI) Polri yang akan dilibatkan 340.000," kata Hadi seusai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan prosedur new normal di stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020).

Menurut Hadi, 340.000 personel itu akan dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang sudah diputuskan.

Keempat provinsi yang dimaksud yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Ada 1.800 objek yang akan dijaga di empat provinsi tersebut.

Hadi menyebut, personel TNI-Polri akan memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona Covid-19, seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik.

Selain itu, kapasitas ruang publik atau tempat umum juga akan dibatasi.