Salin Artikel

Kejagung Bantah Penyidikan Dugaan Korupsi di Kemenpora Berhenti

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung membantah kesaksian asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, terkait dugaan korupsi dalam hal penyalahgunaan dana pemerintah kepada KONI pusat di Kemenpora tahun anggaran 2017.

Ulum menyebut penyidikan kasus dugaan korupsi itu terhenti akibat dugaan suap.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Hari Setiyono memastikan penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung masih menelusuri kasus tersebut.

“Hingga saat ini penyidikan perkara tersebut masih berjalan untuk mengumpulkan bukti dan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK,” kata Hari melalui keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Menurut Hari, penyidik telah memeriksa tiga saksi pada hari ini.

Saksi yang diperiksa yakni staf Ahli Menpora merangkap sebagai Plt Deputi Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti.

Kemudian, Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Keolahragaan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Deputi Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Washinton Sigalingging.

Sementara saksi ketiga adalah Miftahul Ulum yang diperiksa di di Rutan Salemba Cabang KPK.

Ulum berstatus sebagai terdakwa dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara, dua saksi lainnya diperiksa di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan.

Hari menerangkan, Direktur Penyidikan pada Jampidsus mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk kasus ini pada 8 Mei 2019. Surat tersebut bernomor Print-20/F.2/Fd.1/05/2019.

Lalu, pada 16 September 2019, Kejagung meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara akibat kasus tersebut.

Pada 22 April 2020, surat perintah penyidikan diperbaharui dengan surat bernomor Print-220/F.2/ Fd.1/04/2020.

Selanjutnya, pada 8 Mei 2020, BPK menyurati dan meminta Kejagung melakukan pemeriksaan kembali terhadap beberapa pihak yang keterangannya dinilai belum cukup.

“Menindaklanjuti surat dari BPK RI tersebut, hari ini bertempat di kantor Jampidsus, tim jaksa penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi yang sudah pernah diperiksa dalam perkara tersebut,” ucap Hari.

Dalam kasus ini, Kejagung belum menetapkan tersangka pun.

Sebelumnya, Ulum mengungkapkan ada aliran uang milliaran rupiah ke anggota BPK Achsanul Qosasi dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman.

Hal tersebut menjadi kesaksian Ulum dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap hibah KONI dengan terdakwa Imam Nahrawi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (15/5/2020) lalu.

Dalam kesaksiannya, Ulum mengatakan, pihak KONI dan Kemenpora sudah memiliki kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang ke oknum di BPK dan Kejaksaan Agung untuk mengatasi sejumlah panggilan ke KONI oleh Kejagung.

"Yang menyelesaikan dari Kemenpora itu salah satu Asdep Internasional di Kejaksaan Agung yang biasa berhubungan dengan orang kejaksaan itu. Lalu ada juga Yusuf atau Yunus. Kalau yang ke Kejaksaan Agung juga ada Ferry Kono yang sekarang jadi Sekretaris KOI (Komite Olimpiade Indonesia)," kata Ulum seperti diberitakan Antara.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk mantan Menpora Imam Nahrawi dan Ulum.

Beda Kasus KPK dan Kejagung

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan perbedaan kedua kasus yang sedang ditangani Kejagung dengan KPK.

Boyamin menuturkan, Kejagung mendalami dugaan penyalahgunaan dana KONI tahun anggaran 2017 yang berasal dari dana hibah Kemenpora.

“Kejagung tangani penggunaan uang hibah 2017, dugaannya adalah penggunaan fiktif, mark up dan dipakai untuk kepentingan pribadi pengurusnya,” kata Boyamin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sementara itu, menurutnya, KPK mendalami dugaan suap dan gratifikasi terhadap pejabat Kemenpora terkait penyaluran dana hibah KONI.

“KPK menangani dugaan suap dan gratifikasi kepada pejabat Kemenpora termasuk menteri, juga termasuk pemberinya dari KONI ditetapkan tersangka,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/19/19244571/kejagung-bantah-penyidikan-dugaan-korupsi-di-kemenpora-berhenti

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Nasional
DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Nasional
Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Nasional
ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

Nasional
Kompolnas Sebut Pensiunan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI sampai Tewas Tak Terbukti Lalai

Kompolnas Sebut Pensiunan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI sampai Tewas Tak Terbukti Lalai

Nasional
Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Nasional
Menpan-RB Minta Pemda Pakai Zoom Bahas Birokrasi Tanpa Kirim Utusan ke Jakarta

Menpan-RB Minta Pemda Pakai Zoom Bahas Birokrasi Tanpa Kirim Utusan ke Jakarta

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Nasional
Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasional
Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Nasional
Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Nasional
IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah 'Double Victim', Meninggal dan Dilabel Tersangka

IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah "Double Victim", Meninggal dan Dilabel Tersangka

Nasional
Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Nasional
Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.