Salin Artikel

Bawaslu: Keselamatan Jadi Rawan Jika Pilkada Digelar Saat Pandemi

Dalam situasi demikian, yang menjadi ancaman bukan hanya praktik politik uang atau netralitas aparatur negara (ASN), tetapi juga keselamatan penyelenggara Pilkada dan pemilih.

"Jadi selain kerawanan netralitas ASN dan politik uang, ada soal kerawanan yang bisa menimpa semua orang yaitu soal keselamatan penyelenggara dan pemilih," kata Afif dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).

Afif mengatakan, berdasar pada indeks kerawanan pemilu (IKP) pilkada 2020, politik uang dan netralitas ASN berpotensi tinggi sebagai pelanggaran.

Bahkan, meskipun tahapan pilkada 2020 sedang ditunda, Bawaslu menemukan potensi pelanggaran oleh kepala daerah calon petahana melalui modus penyaluran bantuan sosial.

Hal ini membuktikan bahwa potensi pelanggaran tetap tinggi di masa pandemi.

Dengan adanya wabah Covid-19, lanjut Afif, keselamatan penyelenggara dan pemilih juga menjadi hal yang rawan.

Sebab, meskipun pemungutan suara ditunda hingga Desember 2020, gelaran pilkada tak hanya sebatas aktivitas mencoblos surat suara.

Afif menyebut bahwa proses pilkada berlangsung jauh sebelum itu, ditandai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, penetapan pasangan calon, hingga kampanye.

Oleh karenanya, untuk menjamin keselamatan penyelenggara maupun pemilih, tahapan Pilkada harus dirancang dengan memperhatikan prosedur keselamatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengatur hal tersebut dengan mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

"Nah sekarang tinggal bagaimana ketentuan ini (Perppu) yang dalam bahasanya ditafsirkan membuat kreativitas lebih luas oleh teman-teman KPU," kata Afif.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/16275501/bawaslu-keselamatan-jadi-rawan-jika-pilkada-digelar-saat-pandemi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.