Salin Artikel

Wapres: Ekonomi Syariah dan Konvensional Jangan Dibenturkan

Ma'ruf mengatakan, baik ekonomi syariah maupun konvensional justru harus saling bersinergi dalam pelaksanaannya.

"Ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi dan tidak dibenturkan satu dengan yang lain," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speaker dalam talkshow yang digelar secara online oleh Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNEKS) dan Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI), Rabu (13/5/2020).

Menurut Ma'ruf, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seharusnya berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi.

Sebagai negara yang menganut dual economy system, dual banking system, dual financial system, kata dia, maka sangat penting jika ekonomi syariah dan konvensional bersinergi.

Ma'ruf mengatakan, program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Di dalamnya, program studi ekonomi syariah harus bisa menerjemahkan kaidah-kaidah fiqih agar dapat diimplementasikan dalam praktiknya.

Contohnya adalah penggunaan kaidah pemisahan antara yang halal dan haram.

Dalam kaidah tersebut, kata dia, harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah), tapi bisa menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih).

Dengan kaidah tersebut, maka dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan non halal.

Ma'ruf mengatakan, dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

"Pemahaman ini penting terutama dalam kondisi kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional," kata dia.

Kelembagaan ekonomi syariah, katanya, masih berhubungan dengan kelembagaan konvensional yang ribawi dari aspek permodalan dan pengembangan maupun yang lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13300711/wapres-ekonomi-syariah-dan-konvensional-jangan-dibenturkan

Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke