Salin Artikel

UPDATE 11 Mei: Jumlah ODP di Indonesia 249.105, PDP 31.994 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus mendata orang dengan status orang dalam pemantauan (ODP) terkait virus corona (Covid-19).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, hingga Senin (11/5/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 249.105 ODP.

"Dalam konteks untuk penanganan Covid-19 ini kita telah melakukan pemantauan lebih dari 249.105 orang," kata Yuri dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin sore.

Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) kini berjumlah 31.994 orang.

PDP akan diprioritaskan pemerintah untuk dites melalui metode polymerase chain reaction (PCR) atau tes cepat molekuler (TCM).

Yuri mengatakan, saat ini juga terjadi sudah ada 373 kabupaten yang terdampak Covid-19 di 34 provinsi di Indonesia.

Sementara, sampai hari ini masih ada penemuan kasus baru Covid-19 yang menyebabkan jumlah pasien dari penyakit yang disebabkan virus corona itu bertambah.

Masih dari data yang sama, diketahui ada 233 kasus baru Covid-19.

Penambahan itu menyebabkan total ada 14.265 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

"Konfirmasi positif yang kita dapatkan, Saat ini kita mencatat 14.265 orang," ungkap Yuri.

Data pemerintah juga menunjukkan ada penambahan 183 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka telah dinyatakan sembuh setelah dua kali hasil tes PCR menunjukkan negatif virus corona.

Total, kini ada 2.881 pasien Covid-19 yang telah sembuh.

Kendati demikian, ada kabar duka yang disampaikan Yuri bahwa masih ada pasien Covid-19 yang tutup usia.

Dalam periode 10 - 11 Mei 2020, diketahui ada 18 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dengan demikian, total ada 991 pasien Covid-19 yang meninggal.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/17080881/update-11-mei-jumlah-odp-di-indonesia-249105-pdp-31994-orang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.