Cegah Covid-19, MUI Desak Pemerintah Tolak Masuknya TKA China

DP MUI khawatir kedatangan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu membawa serta virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

"Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya TKA khususnya yang berasal dari Negara China, dengan alasan apa pun juga," kata Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta, Munahar Muchtar, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

"Karena TKA dari negara China adalah transmitor utama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan," tuturnya.

Untuk mencegah masuknya tenaga kerja asing, Presiden Joko Widodo juga didesak untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi darat, laut, dan udara.

Munahar mengatakan, pihaknya meminta supaya kebijakan itu ditunda hingga situasi pandemi Covid-19 terkendali dan tidak ada lagi kasus penularan baru.

DP MUI juga memerintahkan kepada seluruh jajarannya baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengawasi kedatangan TKA selama masa pandemi.

Jika menemukan datangnya TKA, seluruh jajaran diminta melapor.

"Jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya," ucap Munahar.

Terakhir, pemerintah didorong untuk konsisten dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Mendesak kepada presiden, para menteri, para gubernur, para bupati dan para wali kota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya," kata Munahar.

Sebanyak 500 TKA asal China akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara secara bertahap pekan ini.

Mereka rencananya bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara.

Kedatangan para TKA asal China tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat.

Namun di daerah, kedatangan para TKA ditolak oleh Gubernur Sultra dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sultra termasuk DPRD Sultra, Damrem, Kapolda, hingga pihak Imigrasi.

Penolakan dilakukan karena bertentangan dengan keadaan masyarakat Sultra yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan masalah TKA pernah memicu gejolak masyarakat, meskipun dilengkapi dengan dokumen bebas dari Covid-19 seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, saat ada 46  TKA China yang masuk ke wilayahnya.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi mengatakan, perusahaan yang akan mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China sudah berupaya mencari pekerja lokal.

"Mereka sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal Indonesia, namun tak ada yang mau karena lokasi dan ketidakmampuan sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan," ujar Aris kepada Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).