Bareskrim Sita Hotel dan Tanah Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International

“Barang bukti tambahan yang diamankan adalah satu unit hotel yang berada di kota Yogyakarta,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra melalui siaran langsung di akun Youtube Tribrata TV Humas Polri, Senin (4/5/2020).

Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen kepemilikan tanah seluas 500 hektar yang berlokasi di Tangerang, Lebak, Bogor, dan Purwakarta.

Akan tetapi, tak disebutkan lebih jauh mengenai kepemilikan aset-aset tersebut.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua badan hukum serta 12 orang sebagai tersangka.

Dua badan yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu PT Hanson International Tbk dan Koperasi PT Hanson Mitra Mandiri

“Dan 12 tersangka perorangan terdiri dari, DC, RA, RD, AT, RS, RI, JI, JM, JE, AD, MA, dan SU,” ungkap Asep.

Namun, ia tidak merinci jabatan serta peran masing-masing tersangka. Asep juga tidak menyebutkan berapa tersangka yang sudah ditahan.

Polisi pun menjerat para tersangka dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau Pasal 56 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diberitakan, kasus ini berawal ketika Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengadukan PT Hanson International ke Bareskrim Polri dengan dugaan tindak pidana perbankan dan pasar modal.

Aduan itu terkait kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Benny Tjokrosaputro tersebut.

Boyamin menilai bahwa kegiatan tersebut melanggar Undang-undang Perbankan. Sebab, hanya bank yang boleh menghimpun dana.

"Ini di UU Perbankan diatur pidana melakukan praktik bank, menerima investasi, tabungan, atau deposito yang tanpa izin. Bahkan itu ancamannya di pasal itu ada 5 tahun sampai 10 tahun, bank gelap," ungkap Boyamin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Menurut MAKI, PT Hanson diduga melanggar UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ia menuturkan, kegiatan yang dilakukan PT Hanson berbentuk seperti deposito, dengan jangka waktu tiga bulan maupun enam bulan.

Uang yang dikumpulkan, kata Boyamin, digunakan PT Hanson untuk membeli lahan di daerah Maja, Parung, dan Lebak.

Menurut dia, kegiatan itu telah dilakukan PT Hanson sejak tahun 2016. Hingga pertengahan tahun 2019, Boyamin mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mengumpulkan sekitar Rp 2,4 triliun.