Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (29/4/2020).
"Kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer (penyangga) UMKM terutama pada tahap awal recovery," ujar Jokowi.
Ia mengatakan, saat ini sudah ada 41 juta UMKM yang terhubung dengan lembaga perbankan untuk memperoleh kredit. Namun, masih ada 23 juta UMKM yang belum memiliki akses perbankan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah berupaya menghubungkan mereka dengan lembaga pembiayaan berupa bank maupun selainnya.
Ia pun meminta BUMN dan BUMD aktif menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM yang belum terhubung dengan perbankan untuk memperoleh pinjaman, terutama di masa sulit seperti ini.
"Konsolidasi usaha ini penting sekali misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penjamin) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan kuliner sampai industri rumah tangga," ujar Jokowi.
"Selain itu realokasi anggaran pemerintah daerah harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM ini. Nanti Mendagri bisa menjelaskan mengenai UMKM ini sehingga kita harapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid ini," lanjut dia.
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/20445121/jokowi-kementerian-pemda-dan-bumn-harus-jadi-penyangga-umkm