Asosiasi Serikat Pekerja Minta Jokowi Cabut Seluruh RUU Cipta Kerja

"Kami sesungguhnya menuntut pemerintah tidak saja menunda, tapi sebaiknya menarik seluruh RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR," ujar Presiden Aspek Indoensia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).

Mirah menyatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia.

Penolakan akademisi dan masyarakat sipil terhadap RUU Cipta Kerja, disebut tak hanya menyasar pada klaster ketenagakerjaan. Melainkan juga klaster lainnya.

Mirah juga menyunggung pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan pemerintah bersama DPR memiliki waktu dan kesempatan untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.

Dia menilai Presiden Jokowi dan DPR tetap harus membuka ruang diskusi yang lebih luas dan melibatkan semua stakeholder untuk semua klaster.

Hal itu dilakukan tidak melahirkan pasal yang membuat rakyat dan bangsa Indonesia terjebak berkepanjangan di masa depan.

Selain itu, dalam posisi penundaan klaster ketenagakerjaan, pemerintah juga perlu mengkaji secara serius dengan merujuk pada amanah UUD 1945.

Khususnya dalam hal pemberian karpet merah untuk investor.

"Jangan semua kemauan investor dituruti apalagi yang akan berdampak pada hilangnya jaminan kesejahteraan anak cucu bangsa Indonesia. Negara wajib melindungi rakyat, bukan mengistimewakan pemodal," tegas Mirah.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan, menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal ini untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," kata dia.