Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Ditunda, Buruh: Tak Menjamin Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menilai penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja tidak serta-merta menjamin klaster tersebut dibatalkan.

"Kami bukannya tidak mengapresiasi pemerintah, tapi tidak ada jaminan bahwa klaster ini dibatalkan, tidak ada jaminan bahwa omnibus law ini tidak dilanjutkan pembahasannya," ujar Ketua Umum FBLP Jumisih ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (26/4/2020).

Jumisih mengaku khawatir langkah Presiden Joko Widodo menunda klaster ketenagakerjaan hanya sebagai angin segar, supaya buruh tak menggelar demo besar-besaran.

Sebab, keputusan penundaan tidak menjamin klaster ketenagakerjaan benar-benar dibatalkan.

Sebaliknya, ia menaruh curiga bahwa penundaan tersebut akan dimanfaatkan kalangan pengusaha untuk mendompleng situasi buruh yang tengah mereda.

"Sebenarnya siasat licik dari pengusaha pada saat kita mereda akan dilanjutkan lagi kemudian disahkan, secara diam-diam di tengah pandemi," katanya.

Jumisih merasa tak puas atas penundaan tersebut.

Pihaknya mengaku tak ingin terlena atas pengumuman Jokowi menunda klaster ketenagakerjaan.

Karena itu, penundaan tersebut tak melunturkan sikap penolakan buruh terhadap RUU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan.

"Kami enggak bangga, kami maunya setop pembahasan," katanya.

"Kami tidak mau sogok-sogokan kecil seperti itu karena enggak memberikan efek. Kita mau Presiden tegas menyampaikan cabut omnibus law RUU Cipta Kerja, sudah," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan, menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

Hal ini untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," kata dia.