Salin Artikel

UPDATE 23 April: Jumlah ODP Covid-19 di Indonesia 195.948 Orang, PDP 18.283

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan adanya penambahan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terkait wabah virus corona selama 24 jam terakhir.

Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis (23/4/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 2.197 ODP dan 529 PDP.

Dengan demikian, totalnya menjadi 195.948 ODP dan 18.283 PDP.

"(Total) ODP sebanyak 195.948 orang dan sebagian besar sudah selesai dipantau dan dalam keadaan sehat, PDP 18.283 orang," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis sore.

Selain itu, Yuri mengungkapkan, dampak penyebaran virus corona telah menyebar di 34 provinsi dan 267 kabupaten/kota.

Sementara itu, hingga kini pemerintah telah memeriksa 59.935 spesimen melalui Polymerase Chain Reaction (PCR) secara real time.

"Jumlah kasus yang diperiksa adalah sebanyak 48.647 orang dengan konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 7.775 orang," kata dia.

Pemerintah juga mencatat terjadi penambahan pasien sembuh Covid-19 sebanyak 47 orang. Dengan begitu, total pasien sembuh sebanyak 960 orang.

Adapun kasus meninggal bertambah 11 orang, sehingga total menjadi 647 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/16553681/update-23-april-jumlah-odp-covid-19-di-indonesia-195948-orang-pdp-18283

Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke