Salin Artikel

Jusuf Kalla: Mudik di Tengah Wabah Covid-19 Merupakan Kesia-siaan

Pasalnya, banyak daerah yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau memberlakukan karantina bagi warga yang baru datang dari kota besar.

Jika seseorang mudik, waktunya yang tidak seberapa akan habis untuk mengkarantina diri selama 14 hari.

“Tidak ada gunanya mudik sekarang. Mau dilarang atau tidak, karena semua daerah sudah memberikan aturan kalau datang dari kota besar," kata Kalla dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI yang dilansir Kompas.com melalui keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

"Jadi buat apa mudik? Keluar dari situ (tempat karantina) balik lagi (ke kota),” lanjutnya.

Kalla mengatakan, wabah Covid-19 lebih parah jika dibandingkan dengan bencana alam bahkan tsunami sekalipun.

Sebab, dalam hal bencana alam, yang ditangani hanya bagian akibatnya, bukan penyebabnya. Sedangkan untuk menangani Covid-19, tidak cukup menangani akibat, tapi harus juga menghilangkan sebab.

Mudik, kata Kalla, bisa menjadi penyebab meluasnya wabah Covid-19.

Oleh karenanya, dengan tidak mudik, warga sudah mengurangi risiko penularan virus corona.

“Sekarang ini, sebab dan akibatnya harus diselesaikan bersama, harus ada prioritas bersama-sama kita selesaikan,” ujar Kalla.

Menurut Kalla, beberapa ahli telah memprediksi bahwa puncak Covid-19 akan berlangsung pada bulan Mei.

Di masa puncak tersebut, bukan hanya korban akan berjatuhan, tetapi ekonomi pun akan terkena dampaknya.

Di Indonesia yang mayoritas warganya muslim, pandemi ini akan lebih banyak berdampak pada masyarakat muslim.

Untuk itu, Kalla mendorong berbagai lembaga amil zakat, infak, maupun sadaqah (ZIS) bahu membahu membantu sesama muslim.

Jika tidak, lanjut dia, akan timbul masalah keamanan seperti penjarahan di banyak tempat.

“Ini bulan Mei banyak yang memperkirakan puncaknya, berarti puncaknya PHK, kemiskinan, dan kekurangan makanan, maka bagaimana kita bersama-sama mengektifkan ziswaf bersama-sama kepada yang tidak mampu minimal melalui masjid,” ujar Kalla.

“Kalau tidak, akan timbul masalah keamanan, kalau tidak makan ya bisa terjadi berbagai macam-macam seperti tahun 1998, ketika masyarakat tidak bisa makan, maka terjadi penjarahan atau apapun di banyak tempat,” lanjutnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/10383201/jusuf-kalla-mudik-di-tengah-wabah-covid-19-merupakan-kesia-siaan

Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke