Perppu Digugat ke MK, Istana Nilai Bagian dari Kritik Penanganan Covid-19

Termasuk, dalam hal ini ada beberapa pihak yang menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ke Mahkamah Konstitusi.

"Ada yang menguji Perppu ke MK. Ini bukan sesuatu yang tidak disadari. Tapi, dampak atau sesuatu yang memang jadi lumrah ketika masyarakat membangun kritik ini," kata Juri saat diskusi daring bertajuk "Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona", Jumat (17/4/2020) malam.

Menurut dia, sepanjang kritik yang disampaikan membangun maka hal itu tidak menjadi persoalan.

Namun, lain halnya bila kritik yang disampaikan hanya berdasarkan pandangan obyektif saja.

Terlebih, bila pihak-pihak yang menyampaikan kritik tersebut, justru menjadikannya sebagai investasi politik.

"Ini yang kita hadapi saat ini," ucapnya.

Meski banyak menerima kritik, ia menambahkan, tidak sedikit dukungan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani wabah Covid-19.

Dari kalangan dunia usaha misalnya, tidak sedikit dari mereka yang menggalang dana untuk menyalurkan bantuan dalam pembelian peralatan medis dan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan tenaga medis dalam bekerja.

Hal yang sama juga ditunjukkan masyarakat sipil, dimana mereka secara bergotong-royong membuat APD untuk disumbangkan kepada tenaga medis.

Di samping aksi gotong royong membantu sesama masyarakat yang kesulitan perekonomiannya akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

"Media mainstream juga punya komitmen membantu menarasikan hal-hal yang memberikan dukungan dalam penanganan Covid-19 dalam membangun narasi positif," ujarnya.