Perludem Usul Pilkada 2020 Diundur ke Juni 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengusulkan pemungutan suara Pilkada 2020 diundur hingga Juni 2021.

Usulan ini merujuk pada perkembangan wabah Covid-19 dan pemulihan sosial akibat wabah tersebut.

"Kami mengusulkan pemungutan suara pilkada ditunda setidaknya sembilan bulan setelah September 2020. Kami mengusulkan Juni 2021 untuk pemungutan suara Pilkada 2020," ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Dengan pengunduran sembilan bulan dari jadwal semula (23 September 2020), pemerintah dan masyarakat bisa berkonsentrasi penuh mengatasi pandemi Covid-19.

Hal ini sesuai dengan penetapan darurat bencana oleh Presiden Joko Widodo.

Titi mengatakan, saat ini tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 di Indonesia akan pulih dan berapa persentase kepulihannya.

Titi mencontohkan, di Amerika Serikat saja para Peneliti Harvard menyebut, bila tidak serius menerapkan penanganan pandemi Covid-19, maka negara itu akan terus menerapkan social distancing hingga 2022.

"Karenanya, kita perlu solid dan totalitas dalam menangani pandemi ini. Terkait jadwal pilkada harus dialokasikan waktu dengan durasi yang cukup antara penanganan pandemi dengan waktu pelaksanaan pilkada," tegas Titi.

"Sehingga kita betul-betul bisa fokus penuh melakukan penanganan pandemi Covid-19 dan pilkada pun bisa dipersiapkan dengan cukup baik," tambahnya.

Diberitakan, Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19.

Tahap pemungutan suara yang sedianya akan digelar pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember.

Hal tersebut disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Kendati demikian, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah tak menutup opsi jadwal Pilkada lainnya, apabila perkembangan Covid-19 belum bisa dihentikan pada bulan Mei.

"Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi covid 19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, Komisi II mengusulkan agar normalisasi pelaksanaan Pilkada yang dimuat dalam Perppu.

Ia mengatakan, normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada tersebut penting karena merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019.

"Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu," pungkasnya.