Soal Nasib Pilkada 2020, KPU: Harus Perhatikan Keselamatan Penyelenggara dan Pemilih

"Bagi KPU, yang paling penting adalah bagaimana kita kemudian bisa melakukan penyesuaian teknis penyelenggaraan dengan memperhatikan dua hal. Pertama, hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih terjamin," ujar Viryan dalam diskusi yang digelar GMKI secara daring pada Kamis (16/4/2020).

Sebab, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, belum dapat dipastikan apakah hak-hak tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama ditunda.

"Dan kemudian status darurat bisa dicabut oleh pemerintah," lanjutnya.

Pertimbangan kedua, ada jaminan keselamatan pemilih dan penyelenggara pilkada.

"Jadi secara teknis dua hal itu yang jadi pertimbangan kami," tegas Viryan.

Lebih lanjut Viryan mengungkapkan, dalam rapat dengan Komisi II, pemerintah dan Bawaslu telah dibahas tiga opsi pelaksanaan hari pemungutan suara untuk Pilkada 2020.

Pertama, pemungutan pada 9 Desember 2020. Kemudian kedua, hari pemungutan suara direncanakan pada 17 Maret 2020.

Ketiga, pemungutan suara dijadwalkan 29 September 2020.

Viryan menuturkan, poin manapun yang nanti menjadi keputusan akhir pemerintah semestinya sudah berdasarkan keyakinan kondisi wabah Covid-19 tidak lagi seperti saat ini.

"Misalnya, ada pandangan pemerintah mengusulkan di 9 Desember. Nah kami melihat pemerintah punya keyakinan bahwa Mei ini status darurat telah dicabut. Kalau pemerintah tidak meyakini pada Mei selesai maka bisa masuk ke opsi kedua," tambah Viryan.

Diberitakan, Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19.

Tahap pemungutan suara yang sedianya akan digelar pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember.

Hal tersebut disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Kendati demikian, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah tak menutup opsi jadwal Pilkada lainnya, apabila perkembangan Covid-19 belum bisa dihentikan pada bulan Mei.

"Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi covid 19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, Komisi II mengusulkan agar normalisasi pelaksanaan Pilkada yang dimuat dalam Perppu.

Ia mengatakan, normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada tersebut penting karena merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019.

"Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu," pungkasnya.