Penjelasan Istana soal Pemilihan Mitra Kartu Prakerja yang Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Hal itu disampaikan Donny menanggapi dugaan konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja lantaran salah satu mitranya yakni Skil Academy by Ruangguru merupakan perusahaan milik Staf Khusus Milenial Presiden, Adamas Belva Delvara.

Menurut Donny, Skill Academy by Ruang Guru bukan satu-satunya mitra pemerintah dalam menjalankan program Kartu Prakerja.

"Keterlibatan Ruangguru dalam progran Kartu Prakerja bukan satu-satunya. Ada delapan lembaga yang menyediakan pelatihan online," kata Donny melalui pesan singkat, Rabu (15/4/2020).

Ia pun menilai, penunjukkan beberapa perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pelatihan kerja online merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah.

Dengan demikian, korban PHK memiliki skill tambahan dan insentif selama tiga bulan. Mereka pun bebas memilih pelatihan yang disukai.

Donny memastikan, para peserta program Kartu Prakerja tak dipaksa pemerintah untuk memilih salah satu mitra dalam menjalani pelatihan online.

Ia menyebut, pemerintah memilih delapan lembaga termasuk Skill Academy by Ruangguru menjadi mitra program Kartu Prakerja lantaran mereka yang siap.

"Karena lembaga itu yang siap. Nantinya akan ditambah lagi dalam periode berikutnya. Ini merupakan versi yang lebih maju dari BLK (Balai Latihan Kerja). Karena penerima Kartu Prakerja bisa memilih pelatihan dan juga disisi lain akan memunculkan lembaga pelatihan yang kapabel dan kompetitif," kata Donny.

"Jadi enggak ada yang salah dengan lembaga yang menawarkan gagasan kreatif dan inovatif. Toh yang memilih (lembaga pelatihan) adalah para pemegang Kartu Prakerja," kata dia.

Adapun Belva memberi penjelasan soal terpilihnya Skill Academy by Ruangguru sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja.

Skill Academy merupakan salah satu perusahaan yang didirikan dan dipimpin Belva sehingga banyak yang menilai ada konflik kepentingan yang terjadi.

Belva pun memberi penjelasan lewat akun Twitternya @AdamasBelva, Rabu (15/4/2020). Ia mempersilahkan Kompas.com untuk mengutip keterangannya.

Lewat sebuah utas di Twitter itu, Belva menyampaikan, ia sama sekali tidak ikut dalam pengambilan keputusan dalam program Kartu Prakerja, termasuk besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya.

Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).

"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," kata Belva.