Pemerintah Targetkan Dapat Memproduksi 16.000 APD dalam Sehari

Target tersebut dipatok guna mendukung peran petugas medis yang tersebar di pelosok Tanah Air.

"Kita menargetkan bahwa produksi ini bisa dikejar sampai dengan 16 ribu APD per hari," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Yuri mengatakan, dalam memproduksi APD tersebut, pemerintah akan menggunakan bahan baku lokal dengan standar terbaik untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga medis.

Dia mengungkapkan, produksi APD itu juga sudah mendapat dukungan langsung dari Asosiasi Perstektilan Indonesia (API) dan sudah lolos tes uji di Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian.

Menurutnya, produksi APD buatan dalam negeri juga telah mendapat pengakuan dari badan kesehatan dunia (WHO).

"Diakui standarnya oleh badan kesehatan dunia," katanya.

Dia menambahkan, dengan target produksi tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya ekstra membuat petugas medis dapat bekerja dengan rasa aman.

"Oleh karena itu, ini bagian dari keseriusan kita," tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala lembaga mempermudah izin impor bahan baku pembuatan APD seperti baju hazmat, masker, dan selainnya.

Sebabnya, saat ini tenaga medis di Indonesia sangat membutuhkan barang-barang tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu, Jokowi meminta jajarannya membantu para pengusaha yang memproduksi masal APD.

"Saya senang beberapa bahan baku tadi bisa dipenuhi di dalam negeri. Ini bagus," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

"Tetapi untuk yang masih berkaitan dengan impor bahan baku betul-betul terutama ini di bea cukai, terutama itu Kemendag, ada relaksasi yang betul-betul dilakukan. Sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi betul-betul ada dan membantu mereka," lanjut Jokowi.

Selan itu, Presiden juga meminta kementerian terkait tidak mempersulit izin produksi APD.

"Semua kementerian urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya. Baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini," kata Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, para menterinya yang bidang kerjanya berkaitan dengan izin produksi APD justru harus membantu badan usaha yang hendak melakukan produksi masal perlengkapan itu.

Ia pun meminta para menterinya mendengar keluhan pihak yang hendak memproduksi masal APD tersebut.