Salin Artikel

Survei: 89,75 Persen Kepala Desa Tak Ingin Warga Mudik Saat Lebaran 2020

Hal tersebut berdasarkan survei yang digelar Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terhadap 3.931 kepala desa yang berada di 31 provinsi di Indonesia.

"Dari survei diperoleh nilai hampir mutlak, yakni 89,75 persen kepala desa tidak setuju warganya mudik pada saat ini," ujar Kepala Balilatfo Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam pemasaran survei yang digelar secara daring, Selasa (14/4/2020).

Selain itu, 10,25 persen kepala desa setuju warganya mudik dalam rangka Lebaran 2020.

Merujuk hasil ini, kata Agusta, ada aspirasi kepala desa yang perlu didengar oleh warga desa yang kini berada di kota.

"Bahwa (mayoritas) kepala desa tidak ingin warga mudik ke desa pada Lebaran 2020," kata dia.

Lebih lanjut, Agusta mengatakan, survei yang digelar secara mandiri oleh pihaknya ini bertujuan mengetahui sudut pandang kepala desa sebagai opinion leader penting di desa terhadap mudik Lebaran 2020.

"Selain itu, juga bertujuan agar masyarakat memahami kesiapan desa menghadapi migrasi warga pada 1-2 bulan mendatang," ucap dia.

Adapun survei ini dilaksanakan pada 10-12 April 2020.

Metode yang digunakan yakni kuantitatif, berupa survei dengan sampel diambil secara acak terstratifikasi.

Populasi dalam survei ini didefinisikan sebagai desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam berjumlah 53.808 desa.

Kemudian, jumlah sampel desa per provinsi disesuaikan dengan proporsi jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 per 9 April 2020 pukul 15.00 WIB atau sehari sebelum data lapangan diambil.

Margin of error survei tercatat sebesar 1,31 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/12475641/survei-8975-persen-kepala-desa-tak-ingin-warga-mudik-saat-lebaran-2020

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke