Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

"Kami pimpinan Baleg itu sekarang dapat SMS (pesan singkat) maupun WA (pesan aplikasi WhatsApp) dari kalangan buruh. Mereka menolak RUU Omnibus Law," kata Supratman ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (8/4/2020).

Supratman mengatakan, hingga hari ini, ia sudah menerima hampir 10.000 pesan dari kalangan buruh.

Ia menjelaskan, isi pesan yang disampaikan para buruh rata-rata memiliki format yang sama yaitu menolak pembahasan RUU Cipta Kerja.

Namun, beberapa buruh secara spesifik menolak klaster ketenagakerjaan dalam RUU sapu jagat tersebut.

"Sudah 10 ribu lah (pesan), ada yang lebih spesifik yakni menolak klaster Ketenagakerjaan, ada juga jadi rata-rata copy paste aja," ujarnya.

Kendati demikian, Supratman mengapresiasi, langkah para buruh tersebut sebagai demo terbesar dalam bentuk media sosial.

Menanggapi tuntutan para buruh tersebut, ia mengaku, berusaha menjelaskan melalui akun pribadi Facebook dan menampung masukan dari para buruh.

"Melalui akun media sosial Facebook saya. Saya buka meminta tanggapan masukan yang sifatnya konstruktif, karena RUU Omnibus Law ini tidak hanya terkait dengan buruh. Jadi saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman yang ditolak RUU Omnibus Lawnya atau klaster ketenagakerjaannya," tuturnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, setelah ia memberikan penjelasan melalui akun pribadi Facebook, sebagian para buruh dapat memahami klaster-klaster yang ada di Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ia juga meyakinkan, para buruh pasal-pasal yang menuai kontroversi akan menjadi atensi dalam pembahasan.

"Dan kami sampaikan bahwa poin-poin keberatan itu akan menjadi atensi kami dipembahasan nanti," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dipastikan berlanjut di DPR. Rapat paripurna DPR menyepakati pembahasan draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg).

"Surat Presiden tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Sementara itu, Baleg berdasarkan hasil rapat dengar pendapat internal pada Selasa (7/4/2020) menyatakan, akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk melihat kesiapan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Rapat kerja tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan dengan sejumlah menteri terkait, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Raker yang terdekat di Baleg minggu depan untuk cek kesiapan pemerintah. Dengan pak Airlangga, dan mungkin beberapa menteri terkait," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya ketika dihubungi wartawan, Selasa (7/4/2020).