Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Hal tersebut diungkapkan salah seorang pekerja migran resmi yang bekerja di sebuah pertambangan batu di Sarawak, Malaysia, Mujianto.

Pria asal Blitar, Jawa Timur, itu menceritakan nasib pilu yang dialami migran ilegal di Malaysia.

Sejak pemberlakuan kebijakan tersebut, para migran ilegal yang bekerja di Negeri Jiran tak mendapat gaji penuh dari para majikannya.

Bahkan, di antara mereka terpaksa makan tikus setiap harinya.

Hal itu yang dirasakan salah seorang teman Mujianto yang merupakan pekerja migran ilegal asal Flores, NTT.

Foto tikus sedang dibakar di atas panggangan seadanya dikirim Mujianto ke Kompas.com.

Mujianto mengatakan, itu dilakukan untuk menutupi kebutuhan makan setiap hari karena tidak adanya pendapatan penuh yang mereka terima.

"Sampai ada yang seperti ini, Mas, keadaan teman di Sarawak untuk mengurangi biaya belanja," ujar Mujianto ketika dihubungi, Selasa (7/4/2020).

Mujianto mengungkapkan, rata-rata para pekerja migran ilegal yang tak mendapat upah penuh bekerja di sektor informal.

Di mana gaji harian menjadi sumber pemasukan utama mereka, seperti bekerja menjadi sopir truk hingga tukang potong buah.

Namun demikian, para pekerja migran resmi tak berdiam diri. Sebagian dari mereka turut turun tangan membantu nasib sesama warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

Sebaliknya, Ia mengungkapkan bahwa perwakilan RI di Malaysia sejauh ini belum ada tanda-tanda memberikan pertolongan terhadap nasib warganya, baik itu migran resmi maupun ilegal.

Mujianto mengungkapkan, akibat kebijakan lockdown tersebut, suasana di Sarawak saat ini sepi.

Ia mengatakan, otoritas setempat juga memberlakukan kebijakan di mana warga hanya memperbolehkan belanja berlangsung pada pukul 07.00 sampai 09.00 waktu setempat dan sore pukul 17.00 sampai jam 19.00 waktu setempat.

"Jadi jalan menuju pasar atau permukiman selalu dijaga polisi dan tentara. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak tidak diperbolehkan keluar," katanya.

Perlindungan hak

Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono telah mendesak pemerintah dapat menggunakan protokol dalam penjemputan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

"Baik Tenaga Kerjaan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara tujuan mempunyai protokol pemetaan dan deteksi data pekerja migran baik yang documented maupun yang undocumented," ujar Nur ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/4/2020).

Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya kerja sama antara kedua negara guna menerapkan protokol rapid test terhadap pekerja migran.

Termasuk dengan memberikan jaminan perlindungan hak-haknya.

Dia mengatakan, rapid test tersebut dapat dilakukan sebelum dilakukan penjemputan. Dengan begitu, setibanya di tanah, pekerja migran tersebut dipastikan dalam kondisi sehat.

"Sebelum kepulangan untuk memastikan kondisi kesehatan pekerja migran," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong supaya pemerintah dapat mengedukasi pekerja migran akan pentingnya pencegahan Covid-19.

"Serta memberikan program jaminan sosial untuk pemberdayaan pekerja migran purna," terang dia.

Dia menambahkan, pekerja migran di Malaysia diharapkan dapat menjadi prioritas penjemputan pemerintah.

"Pekerja migran di Malaysia mestinya menjadi prioritas karena banyak yang undocumented dan mereka kesulitan bahan pokok," terang dia.