Salin Artikel

PSHK: Bayangkan jika Buruh Demo Omnibus Law di Tengah Wabah Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nabila Jusuf mengatakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan berdampak terhadap masyarakat jika tetap dilanjutkan di tengah wabah virus corona.

PSHK mengingatkan RUU tersebut memiliki banyak permasalahan sehingga bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

"Kalau kita lihat jaringan-jaringan buruh juga sangat konsen mengawal RUU ini dan implikasinya sangat bahaya kalau DPR ngotot melakukan pembahasan. Bayangkan jika beribu-ribu buruh melakukan demonstrasi di DPR di tengah wabah Covid-19 ini, " ujar Nabila saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/3/2020).

"Pasti efeknya akan bahaya untuk kita semua. Jadi melakukan penghentian sementara pembahasan sudah seharusnya dilakukan oleh DPR," lanjutnya.

Menurut Nabila, pada saat ini DPR seharunya mengambil peran menjadi penyeimbang pemerintah untuk mengatasi dampak penularan Covid-19.

Meski demikian, PSHK tetap mengajak masyarakat memantau kinerja DPR.

Utamanya, dalam membahas sejumlah RUU yang membutuhkan partisipasi banyak pihak.

Sebab, meski menerapkan cara kerja yang berbeda pada saat pandemi Covid-19, mekanisme pengambilan kebijakan di DPR tetap sama.

Terlebih DPR banyak melakukan rapat pembahasan secara virtual.

"Meeting secara virtual seperti ini sulit dipantau sehingga menjadi tugas seluruh masyarakat untuk memantau terus proses pembahasan RUU ini. Jangan sampai kita kecolongan lagi," tambah Nabila.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di parlemen tetap akan dilakukan sesuai mekanisme.

"Urusan omninbus law tentu saja akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Hal itu sekaligus menjawab desakan sejumlah kalangan agar pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dibatalkan mengingat saat ini terjadi wabah virus corona.

Puan menekankan, DPR RI memang memprioritaskan tugas dan fungsi pengawasan terhadap permasalahan virus corona dalam masa persidangan ini.

Terlebih wabah virus corona telah berdampak pada sejumlah sektor. Mulai dari sosial dan ekonomi.

Namun, bukan berarti DPR RI melupakan tugas pada bidang legislasi dan anggaran lainnya.

"Perlu saya sampaikan bahwa DPR sesuai dengan fungsinya akan fokus pada pengawasan legislasi dan anggaran terkait pandemi Covid-19 untuk bisa membantu bersinergi dengan pemerintah," ujar Puan.

"Namun urusan omninbus law tentu saja akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/11130551/pshk-bayangkan-jika-buruh-demo-omnibus-law-di-tengah-wabah-covid-19

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali hingga 24 Januari 2022

Nasional
Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.