Jokowi Minta Pemerintah Daerah Awasi Pemudik, Tapi Jangan Berlebihan

Pengawasan pemudik sangat penting demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Meski demikian, Presiden Jokowi meminta pengawasan itu dilakukan terukur dan tidak dilakukan secara berlebihan.

"Saya juga memperingatkan agar (pengawasan) dilakukan secara terukur. Jangan sampai menimbulkan langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Presiden Jokowi sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta soal bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang tepat bagi pemudik yang masuk ke wilayahnya.

"Ini saya kira insiatif yang bagus," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta pemerintah provinsi lain di Indonesia mencontoh penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Diketahui, Sampai Minggu kemarin, ada 1.285 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 64 pasien dinyatakan sembuh. Sementara, jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 114.

Kasus positif paling banyak terjadi di DKI Jakarta (675), disusul Jawa Barat (149) dan Banten (106).

Di tengah meningkatnya kewaspadaan akan wabah virus corona, sebagian warga berbondong-bondong pulang ke kampung halaman.

Presiden Jokowi menyebut, ada 14.000 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mudik ke kampung halamannya dengan menggunakan bus dalam delapan hari terakhir.

Jumlah itu belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainya, misalnya kereta api, kapal laut, pesawat serta mobil pribadi.

Para warga yang mudik itu rata-rata adalah pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian.

"Mereka terpaksa pulang kampung karena penghasilan turun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya merumuskan langkah yang lebih tegas untuk mencegah lebih banyak warga yang mudik.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.