Buka Masa Sidang Pekan Depan, Ketua DPR Janji Segera Beri Solusi Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani berjanji pihaknya akan segera memberikan solusi bagi pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona di tanah air.

Ia mengatakan, pembukaan masa persidangan yang dilaksanakan pada Senin (30/3/2020), merupakan wujud komitmen DPR terhadap tugas-tugas sebagai penyerap aspirasi rakyat.

"DPR mendengar aspirasi rakyat agar segera hadirkan solusi atas penyebaran Covid-19 dan kami di DPR akan bekerja sesuai fungsi dan wewenang kami untuk membantu pemerintah menghadirkan solusi untuk rakyat," kata Puan, Jumat (27/3/2020).

Rapat paripurna yang akan diselenggarakan pekan depan, menurut puan, dapat diikuti anggota dewan secara virtual.

Puan mengatakan, kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna mendatang akan dibatasi mengingat masih mewabahnya virus corona.

Ia menyebutkan, di tengah situasi abnormal ini, DPR hanya mewajibkan tiga orang ketua atau wakil ketua serta pimpinan tiap fraksi untuk hadir secara fisik dalam rapat paripurna.

"Sedangkan jumlah anggota yang hadir dihitung secara proporsional sesuai kebijakan fraksi masing-masing, sisanya bisa mengikuti rapat secara virtual lewat fasilitas teleconference," ujarnya.

Ia mengatakan pada rapat paripurna pekan depan tidak ada forum pengambilan keputusan.

Puan hanya akan menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan III 2019-2020.

Puan pun menegaskan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 akan diberlakukan ketat di lingkungan DPR RI.

Para anggota dewan harus melakukan pengecekan suhu tubuh, melewati bilik disinfektan, penyemprotan alas kaki, cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan menggunakan masker bagi yang merasa kondisinya kurang sehat.

"Posisi duduk bagi anggota DPR RI di dalam ruang sidang akan diatur secara berjarak antara satu anggota dengan anggota yang lainnya," ujar Puan.

Sebelumnya, pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta DPR menggunakan masa sidang kali ini untuk fokus mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Hingga Jumat (27/3/2020), pemerintah mengonfirmasi total pasien Covid-19 sejumlah 1.046 orang. Selain itu, total pasien meninggal dunia yaitu 87 orang dan total pasien sembuh 46 orang.

"Harus lebih difokuskan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pengobatan serangan Covid-19. Misalnya, apakah di lapangan ditemukan berbagai ketidaksiapan, kekurangan dan sebagainya," kata Ray, Jumat (27/3/2020).

"Tugas DPR memastikan bahwa dalam hal seperti ini, efektivitas penangangan covid-19 ini berjalan dengan semestinya dan seharusnya. Lebih dari itu tetap mengarusutamakan keselamatan publik dari pada yang lainnya," sambung dia.

Ray meminta berbagai kegiatan lain, termasuk di dalamnya pembahasan RUU yang menyita perhatian untuk ditunda sementara waktu.

Salah satunya adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang masih terus mendapat penolakan dari kalangan buruh dan elemen masyarakat lainnya.

"Sebagaimana diketahui, RUU ini penuh dengan kontroversi. Berbagai elemen masyarakat sudah dengan tegas menolak, mengkritik dan memberi catatan atas RUU ini. Maka pembahasan RUU ini tanpa melibatkan publik tentu saja bisa mengakibatkan cacat prosedural," ucap Ray.

"Dan dalam kondisi di mana pengumpulan massa sedang dicegah, maka mengundang berbagai elemen masyarakat ke DPR tentunya sangat beresiko. Maka menundanya adalah salah satu solusinya," imbuhnya.