Salin Artikel

Masih Ada Kerumunan Setelah Kampanye Social Distancing, Pemerintah Diminta Evaluasi

Menurut pria yang kerap disapa Dodi ini, ada sejumlah penyebab mengapa kebijakan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Ada beberapa kasus ya, sejauh yang saya lihat di media. Pertama, soal pembagian bantuan, apakah itu masker atau sembako. Tentu cara pembagiannya yang sebaiknya tidak menciptakan kerumunan. Ini ironi yg kerap terjadi," ujar Dodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Contoh kedua, kata dia, kerumunan dalam transportasi publik.

"Yang kemarin sempat dilakukan adalah mengurangi supply sarana transportasi, tetapi lupa mengurangi volume penumpangnya. Yakni para pekerja dan pegawai yang tetap diminta masuk kerja," tutur Dodi.

"Akibatnya, antrean tetap mengular social distancing yang kemudian menjadi physical distancing jadi tidak ada. Dua sisi itu harus diselesaikan bersamaan, yakni meliburkan karyawan atau piket berselang-seling, " lanjutnya.

Lebih lanjut Dodi menyoroti isi pesan dalam kampanye social distancing dan physical distancing dari pemerintah.

Dodi menyarankan pemerintah menjelaskan secara rinci aktivitas penting yang harus dikecualikan dari keharusan ditinggal di rumah.

"Beberapa pemerintahan lokal di Amerika dan Eropa melakukannya. Jadi panduannya semakin jelas. Panduan itu akan memudahkan warga untuk melihat kapan keluar rumah itu boleh dan tidak boleh dilakukan," tegas Dodi.

Selain itu, pemerintah disarankan memeriksa kanal media konvensional maupun digital apakah sudah menjangkau berbagai kelompok sosial atau belum.

"Berikutnya, memang perilaku sosial kita belum sedisiplin warga lain di Asia misalnya. Maka penguatan kebijakan social distancing itu perlu melibatkan petugas untuk memantau dan mengurai kerumunan," lanjut Dodi.

Terakhir, Dodi menyarankan kerja sama dengan masyarakat sipil sebaiknya diperkuat.

"Kini banyak aktivis sosial dan sukarelawan telah melakukan kampanye social distancing di sejumlah tempat. Jadi sinergi pemerintah dan masyarakat sipil bisa diperbanyak dan diintensifkan lagi," tambah Dodi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/11122091/masih-ada-kerumunan-setelah-kampanye-social-distancing-pemerintah-diminta

Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke