Pertama, fatwa untuk mengurusi jenazah penderita Covid-19.
"Untuk mengantisipasi ke depan, saya minta MUI dan ormas Islam untuk mengeluarkan fatwa kalau terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita corona ini, misalnya karena kurang petugas medis atau situasi tidak memungkinkan, kemungkinan untuk tidak dimandikan misalnya," ujar Ma'ruf di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).
Kedua, fatwa untuk tenaga medis yang tidak bisa mengambil wudu atau tayamum karena perlengkapan alat pelindung diri (APD) yang dikenakannya.
Untuk diketahui, mereka tidak diperbolehkan membuka APD selama delapan jam.
"Saya mohon ada fatwa, misalnya tentang orang boleh shalat tanpa wudu dan tayamum. Ini jadi penting sehingga para petugas tenang dan ini sudah terjadi, sehingga harus ada fatwanya. Orang yang tidak punya wudu, tayamum tapi dia shalat, ini sedang dihadapi para petugas medis," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Agama juga telah mengeluarkan petunjuk soal memandikan jenazah pasien yang positif terpapar Covid-19.
Dalam keterangan tertulis yang diperoleh Kompas.com, Minggu (15/3/2020), Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, jenazah pasien positif virus corona akan diurus oleh tim medis dari rumah sakit yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah.
Untuk jenazah muslim, Fachrul menjelaskan bahwa pengurusan jenazah tetap memperhatikan ketentuan agama yang berlaku serta menyesuaikan dengan petunjuk rumah sakit rujukan.
Adapun terkait Covid-19 ini, MUI juga telah mengeluarkan fakta untuk tidak melaksanakan shalat Jumat di daerah-daerah yang memiliki angka penyebaran yang tinggi seperti DKI Jakarta.
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/15493891/wabah-corona-wapres-minta-mui-keluarkan-fatwa-soal-memandikan-jenazah-dan