Ketua DPR: Penanganan Covid-19 di Lapangan Harus Dipercepat dan Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat kebijakan yang signifikan untuk mencegah penyebaran virus corona yang terus meluas.

Ia mengatakan kehadiran negara harus betul-betul dirasakan masyarakat di tengah situasi seperti ini.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, di lapangan upaya percepatan penanganan belum terlihat nyata, Sekarang saatnya melompat lebih jauh, lebih cepat. Karena kita berlomba dengan deret ukur penyebaran virus corona," ujar Puan, Kamis (19/3/2020).

Dia menyebutkan bentuk kehadiran negara yang diperlukan saat ini yaitu memperluas pelayanan pemeriksaan, terutama di area publik seperti pasar, terminal, dan stasiun.

Alat tes virus corona mesti disediakan dalam jumlah yang masif.

Tenaga medis perlu dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan bagi warga dari pintu ke pintu, khususnya yang ada di wilayah rawan.

Selain itu, Puan meminta agar Pemerintah mengupayakan pelayanan massal bebas biaya atau gratis.

"Petugas medis aktif mendatangi wilayah yang rawan untuk melakukan tes tersebut sekaligus mempermudah akses masyarakat untuk melakukan tes virus corona. Pemerintah secepatnya mencari solusi agar layanan tes corona ini bisa dilakukan secara gratis," tutur Puan.

Kemudian, pemerintah juga harus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terkait penanganan virus corona saat ini.

"Pemerintah hendaknya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait corona, seperti peta sebaran kasus dan informasi layanan kesehatan," ujarnya.

Ketersediaan alat-alat pelindungan diri bagi warga, seperti masker dan hand sanitizer juga penting diperhatikan pemerintah.

Puan mendorong kebutuhan masker dan hand sanitizer juga dapat diberikan secara gratis oleh pemerintah.

"Pemerintah selayaknya menyediakan alat perlindungan diri dari risiko terpapar virus corona kepada warga seperti masker dan hand sanitizer secara cuma-cuma," kata Puan.

"DPR mendukung penggunaan dana penanganan dan penanggulangan bencana untuk kegiatan penanggulangan virus corona," imbuh dia.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok agar masyarakat merasa tenang.

Masyarakat perlu diyakinkan dengan segala upaya yang telah disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona ini.

"Untuk menjaga ketenangan warga, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok sehingga tidak menimbulkan panic buying," ujar Puan.

Hingga Rabu (18/3/2020) sore, pemerintah mengonfirmasi jumlah pasien Covid-19 menjadi 227 orang. Jumlah itu bertambah 55 orang dari pengumuman terakhir pada Selasa (17/3/2020).

Selanjutnya, berdasarkan data pemerintah, kasus pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 19 orang dan sembuh 11 orang.

Terkini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar segera dilaksanakan rapid test virus corona (Covid-19) massal di Indonesia.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

"Agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," lanjut dia.

Agar rapid test Covid-19 berjalan lancar, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan segera memperbanyak alat tes sekaligus tempat tes.

Tidak hanya Kemenkes, Presiden Jokowi juga meminta pelibatan sejumlah unsur, mulai dari rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta demi kelancaran rapid test massal itu.

Bahkan, Presiden Jokowi juga membuka peluang bagi lembaga riset dan perguruan tinggi untuk juga bisa terlibat.

"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.