Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak penting dalam penanganan virus corona yang kini telah mewabah di sejumlah daerah.
"DPR meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan rumah sakit, tenaga medis, dan alat pelindung diri harus mendapatkan perhatian," kata Dasco, Selasa (17/3/2020).
Standar alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis juga menjadi unsur penting. Sebab, kata Dasco, para tenaga medis ini secara langsung menangani pasien Covid-19.
"Jangan sampai, tenaga medis kekurangan alat pelindung diri, padahal mereka garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini," ujarnya.
Selain itu, dia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pola penyebaran virus corona.
Dasco mengatakan, dengan data-data yang ada saat ini, pemerintah semestinya dapat melakukan pelacakan dan deteksi dini.
"Pemerintah juga harus memperkuat surveilans epidemiologi berbasis data persebaran harus dilakukan untuk mengkelompokkan persebaran virus termasuk juga pelacakan dan deteksi dini," kata dia.
"Dalam hal itu, DPR meminta pemerintah melibatkan fakultas kedokteran di kampus yang ada daerah untuk melakukan pemeriksaan atau tes Covid-19," ucap Dasco.
Pada Selasa (10/3/2020), pemerintah telah menambah rumah sakit rujukan untuk menangani pasien Covid-19. Saat ini, total ada 132 rumah sakit rujukan yang tersebar di sejumlah daerah.
Selanjutnya, Senin (16/3/2020), pemerintah akhirnya membuka jejaring laboratorium di beberapa daerah untuk melakukan pemeriksaan spesimen virus corona.
Sebelumnya, uji spesimen hanya bisa dilakukan di laboratorium Balitbangkes Kementerian Kesehatan.
Kini, ada 12 jejaring laboratorium pemeriksa yang di antaranya ada di Yogyakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar.
Terkait jumlah pasien Covid-19, hingga Senin (16/3/2020), pemerintah mengonfirmasi ada 17 kasus positif virus corona baru. Total pasien Covid-19 menjadi 134.
Delapan pasien telah dinyatakan sembuh, lima pasien meninggal dunia.
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/10580331/wabah-covid-19-dpr-minta-pemerintah-pastikan-ketersediaan-rs-dan-tenaga