Salin Artikel

Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan, BNPP Sisir Kabupaten Kepulauan Anambas

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyisir Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau, dalam rangka mengimplementasikan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2020.

“Kabupaten Kepulauan Anambas dipilih sebagai lokasi Gerbangdutas 2020 dengan pertimbangan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Thailand dan Vietnam,” ujar Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2020).

Suhajar menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk lokasi pembangunan prioritas kawasan perbatasan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Di mana dalam Gerbangdutas 2020 mengangkat tema “Percepatan Pembangunan Kawasan Menuju Indonesia Maju”, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo.

“Tema ini sejalan dengan visi Presiden RI Jokowi-Maruf Amin 2020-2024, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong,” kata dia.

Dia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya.

Selain itu juga memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu di luar wilayah kedaulatannya.

Menurutnya, hal tersebut agar dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai UUD RI Tahun 1945.

“Tahun 2020 ini akan diselesaikan 10 koordinat batas negara lainnya, satu di antaranya ada di Serasan,” katanya.

Sedangkan untuk memperkuat pertahanan keamanan di kawasan perbatasan, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada peningkatan sarana dan prasana pertahanan keamanan TNI-Polri.

“Juga penguatan pulau-pulau kecil terluar, di samping juga peningkatan kapasitas SDM di kawasan perbatasan,” katanya.

Suhajar mengungkapkan Gerbangdutas di Kepulauan Anambas akan menjadi momentum dalam upaya meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam pengelolaan batas Negara.

Dia mengatakan penetapan kegiatan Gerbangdutas di Kepulauan Anambas tersebut merupakan representasi hadirnya pemerintah di kawasan pebatasan negara.

“Hal ini dapat dipahami mengingat keadaan geografis wilayah Kepulauan Anambas memiliki wilayah strategis ditinjau dari aspek geopolitik dan geoekonomi,” katanya.

Gerbangdutas tahun ini merupakan kegiatan yang keenam.

Sebelumnya pada 2015 BNPP menggelar kegiatan serupa di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pada 2016 di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 2017 di Natuna, Kepulauan Riau, 2018 di Merauke, Papua dan 2019 di Morotai, Maluku Utara. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/23000081/percepat-pembangunan-wilayah-perbatasan-bnpp-sisir-kabupaten-kepulauan

Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke