Atasi Corona, Jokowi Serahkan Kebijakan ke Pemda dan Ajak Masyarakat Bersatu

Sejumlah poin disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/3/2020) siang.

Pemda keluarkan kebijakan

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan banyak kebijakan demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Salah satu kebijakan yang dapat diambil yakni, meliburkan sementara proses belajar mengajar di sekolah dan universitas dan mengimbau mereka belajar di rumah.

"Kemudian membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/3/2020).

Selain itu, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ada pula meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah bekerja sama dengan swasta.

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah melaksanakan pemetaan terlebih dahulu terkait penyebaran virus corona di daerahnya.

Tentukan status kedaruratan daerah

Presiden juga meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memonitor penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di daerahnya masing-masing.

Melalui monitoring itu, kepala daerah diminta segera menentukan status daerahnya.

"Saya minta kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk terus memonitor kondisi daerahnya dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada," ujar Presiden Jokowi.

"Kemudian, terus berkonsultasi dengan BNPB, untuk menentukan status daerahnya apakah siaga darurat ataukah tanggap bencana non alam," lanjut dia.

Berdasarkan status kedaruratan itu, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah daerah dengan dibantu TNI-Polri dan kementerian terkait melakukan langkah efektif dan efisien dalam menahan laju penyebaran Covid-19.

Pastikan Pemda bisa cepat pakai anggaran

Presiden Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran serta menggunakannya secara efektif dan efisien demi menghadapi Covid-19.

"Saya sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien," ujar Presiden Jokowi.

Terkait anggaran ini, pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ia mengatakan, berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimungkinkan untuk memprioritaskan penggunaan anggaran secara cepat.

Kementerian Keuangan, lanjut Presiden Jokowi, juga telah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta gugus tugas penanganan Covid-19.

"Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak relevan dapat mengunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggarannya untuk menangani tantangan penyebaran Covid-19," kata dia.

Pastikan ketersediaan kebutuhan pokok memadai

Presiden Joko Widodo memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok cukup memadai dalam rangka menghadapi wabah virus corona atau penyakit Covid-19.

"Pemerintah memastikan ketersediaaan bahan kebutuhan pokok yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata dia.

Pandemi Covid-19 ini, lanjut dia, berdampak pada perlambatan ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk Indonesia.

Pemerintah pun melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampaknya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana yang telah diumumkan Menteri Perekonomian dan jajarannya.

Insentif kebijakan ekonomi itu adalah untuk menjaga kegiatan dunia usaha yang telah berjalan agar tetap berjalan seperti biasa.

Ia meminta seluruh kepala daerah mendukung kebijakan tersebut dan melakukan kebijakan yang memadai di daerahnya.

"Saya dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapakan dan menjaga dari penyebaran Covid-19 dan meminimalkan implikasinya untuk ekonomi Indonesia," kata dia.

Masyarakat kerja sama stop Corona

Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga meminta masyarakat Indonesia bersatu dan bekerja sama menghentikan sebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) yang menyebabkan Covid-19.

Jokowi meminta seluruh rakyat Indonesia tetap tenang, tidak panik, dan meningkatkan kewaspadaan.

"Agar penyebaran covid-19 ini bisa kita hambat dan kita stop, inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah ingin kerja sama dan gotong royong tersebut menjadi gerakan masyarakat yang masif agar masalah Covid-19 bisa tertangani.

Salah satu instruksi Jokowi untuk dilaksanakan yaitu agar warga melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Jokowi memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa.

Ia juga meminta pemerintah daerah membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, tetapi tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Ia meminta untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta dengan banyak.

"Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah covid-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," kata Jokowi.

Dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19, Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus berkomunikasi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

"Dan menggunakan protokol kesehatan WHO, serta konsultasi dengan ahli kesehatan masyarakat dalam mengatasi penyebaran Covid-19," ucapnya.

Saat ini, Jokowi menjelaskan, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

Pembentukan gugus tugas dilakukan untuk mensinergikan semua unsur lembaga, baik itu pusat dan daerah, dalam menangani Covid-19.

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kondisi geografinya yang tersebar sebagai negara kepulauan.

"Sebagai negara besar dan kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi daerah satu dengan yang lain," ucap Jokowi.

"Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus memantau dan menelaah semua," kata dia.

Yakinkan menteri tetap bekerja penuh

Presiden JokoWi juga meyakinkan bahwa para menteri di kabinetnya tetap bekerja penuh seperti biasa walaupun ada salah seorang di antaranya yang positif terinfeksi virus corona.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diketahui terinfeksi Covid-19 sebagai kasus 76.

"Sebagaimana kemarin telah disampaikan, bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi Covid-19," ujar Jokowi.

Kendati demikian, langkah-langkah antispatif terhadap para menteri lainnya disebutkannya sudah dilakukan.

"Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan, dan saya yakinkan bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa," lanjut dia.

Presiden Jokowi mengatakan, akhir-akhir ini, justru para menteri telah bekerja lebih keras walaupun dilakukan dengan cara daring.

Terutama untuk mengatasi isu kesehatan dan dampak perekonomian akibat wabah Covid-19.

"Hari-hari ini para menteri bekerja lebih keras, walaupun sebagian dilakukan dengan cara online, untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat Covid-19 ini," kata dia.

Hingga Minggu (15/3/2020) ini, diketahui ada 117 kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini bertambah 19 sejak pengumuman kemarin, Sabtu.

Sejauh ini, pemerintah menyebutkan telah ada lima orang yang meninggal dunia setelah dinyatakan positif mengidap virus corona atau Covid-19.

Selain itu, ada delapan orang yang telah dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.