Golkar-Nasdem Sepakat Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen

Menurut Airlangga, kenaikan ambang batas parlemen tersebut merupakan gagasan yang baik. Kesepakatan itu didiskusikan dalam pertemuan dengan Surya Paloh siang ini.

"Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya bahwa parliamentary threshold 7 persen. Partai Golkar juga melihat ini suatu yang bagus dan akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga saat konferensi pers di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Ia menjelaskan, kenaikan ambang batas parlemen 7 persen itu diusulkan berlaku nasional.

Sementara itu, kata Airlangga, tak ada usul perubahan untuk ambang batas pengusungan calon presiden atau presidential threshold.

Airlangga mengatakan mereka sepakat ambang batas pengusungan capres tetap 20 persen.

"Terkait dengan presidential threshold yang tetap 20 persen dan ada tambahan usulan Pak Surya bahwa tujuh persen ini berlaku secara nasional," ujarnya.

Selain itu, Airlangga menyatakan dirinya dan Paloh membicarakan soal peran Partai Golkar dan Partai Nasdem dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, mereka juga membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan yang saat ini sudah diserahkan ke DPR.

Menurut Airlangga, Partai Golkar dan Partai Nasdem memiliki pandangan yang sama agar kedua draf omnibus law bisa segera dibahas dan disahkan.

"Penugasan-penugasan termasuk di dalamnya prioritas dari perundangan baik omnibus law RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja. Partai Golkar dan Nasdem sepakat kami akan punya pikiran yang sama," tuturnya.

Terakhir, lanjut Airlangga, ia dan Paloh mendiskusikan gelaran Pilkada 2020.

Dia berharap Partai Golkar bisa bekerja sama dengan Partai Nasdem di gelaran pilkada pada September mendatang.

"Selanjutnya antara kerja sama silaturahmi dan kebijakan Partai Golkar maupun Partai Nasdem dalam pilkada tentu menyupayakan kerja bersama," kata Airlangga.