Gugatannya Ditolak MK, Perludem: Sesungguhnya 90 Persen Dikabulkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun permohonan uji materinya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini justru menyambut baik putusan tersebut.

Menurut Titi, putusan MK terhadap keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang Pemilu dan Pilkada tak jauh berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pihaknya.

"Jadi meskipun putusan kami ditolak tetapi kami merasa 90 persennya sesungguhnya dikabulkan," kata Titi seusai sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Menurut Titi, atas putusannya itu, MK telah meletakkan sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia.

Sebab, ditegaskan oleh MK bahwa keserentakan pemilu dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Artinya, ketiga pemilihan wakil rakyat itu tak bisa dipisahkan satu sama lain.

"Mahkamah juga mengunci, menurut mahkamah, pilihan yang memperkuat sistem presidensial adalah kalau pemilu DPR, DPD, presidennya berbarengan," ujar Titi.

Titi mengatakan, putusan MK juga sebenarnya sepaham dengan permohonan yang diajukan pihaknya.

Bedanya, Perludem meminta supaya MK secars tegas memisahkan antara pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta DPD, dengan pemilu lokal yang memilih anggota DPRD dan kepala daerah.

Sedangkan putusan MK, menyerentakkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta DPD. Di luar itu, MK menyerahkannya pada pembuat undang-undang.

"Tinggal kemudian pembuat undang-undang, DPR, tidak berpikir lagi untuk mundur ke belakang untuk memisahkan antara pemilu DPR dengan pemilu presiden karena pesan MK sudah tegas pemilu yang dibarengkan antara DPR, DPD, presiden," ucap Titi.

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa keserentakan pemilihan umum yang diatur di Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Artinya, ketiga pemilihan wakil rakyat itu tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).