Salin Artikel

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfudz Siddiq mengakui partainya memiliki kesamaan dengan PKS yang sebelumnya menjadi rumah bagi para kader mereka.

Sebab, sebagian besar anggota dan pengurus Partai Gelora dulunya memang kader dan pengurus PKS. Namun, Mahfudz mengatakan tetap ada perbedaan antara PKS dan Gelora.

"Bedanya sederhana saja. Gelora Indonesia ini PKS yang lebih mengindonesia. Itu saja," kata Mahfudz dalam rilis survei Indo Barometer di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Meskipun sebagian besar kader Gelora dulunya kader PKS, Mahfudz mengatakan, Partai Gelora mengusung asas Pancasila, bukan Islam.

Mahfudz menambahkan, Partai Gelora menyadari umat Islam merupakan kelompok mayoritas dalam perpolitikan Indonesia.

Kendati demikian, Partai Gelora tetap berupaya tampil sebagai partai yang juga berjiwa nasionalis.

Ia mengaku optimistis Partai Gelora bisa menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan mendapat sambutan positif dari pemilih.

"Bahwa Islam dan umat Islam adalah elemen yang mayoritas itu realitas politik. Makanya dalam pemikiran dasar politik Gelora Indonesia, dan sudah mulai kami kenalkan, kami mengusung 4 ide dasar," ujar Mahfudz.

"Yaitu Islam, nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan. Intinya kami ini ingin memperkuat ide tentang kebangsaan. Ide tentang keindonesiaan dengan tetap menjadikan modal sosial umat Islam sebagai mayoritas sebagai pijakan kita," lanjut dia.

Partai Gelora didirikan oleh mantan Presiden PKS Anis Matta dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Awalnya, mereka berdua mendirikan ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) pada tahun 2017 lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/23/20061961/mahfudz-siddiq-partai-gelora-ini-pks-yang-lebih-mengindonesia

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Nasional
KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

Nasional
Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Nasional
Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi 'Extraordinary Crime'?

Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi "Extraordinary Crime"?

Nasional
Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai  Adu Mulut dan 'Walkout' Saat Paripurna

Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai Adu Mulut dan "Walkout" Saat Paripurna

Nasional
Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi 'Rising Star' Bidang Masing-masing

Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi "Rising Star" Bidang Masing-masing

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.