Salin Artikel

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan sebanyak 50,5 persen responden menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menilai tingginya penilaian publik atas kinerja DPR disebabkan karena dalam tiga bulan pasca-pelantikan pemerintahan baru, relatif tidak ada ribut besar di lembaga legislatif itu.

Kondisi ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan kondisi DPR periode sebelumnya.

"Kalau yang sebelumnya, belum dilantik sudah ribut UU MD3. Ketua DPR yang semestinya milik PDI-P dikudeta, sehingga akhirnya ketua DPR bukan dari PDI-P. Ribut dua bulan enggak karu-karuan," kata Adi saat memberikan paparan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

"Kalau yang sekarang relatif landai karena mayoritas (anggota DPR) pendukung pemerintah. Rapat-rapat pada hadir, sehingga tidak ada dinamika ekstrem. Itu yang kemudian dilihat publik tidak ada ribut-ribut," imbuh dia.

Meski kini publik tengah dihebohkan dengan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk omnibus law, seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, kehebohan itu belum terjadi pada saat survei dilaksanakan pada 28 Januari hingga 5 Februari 2020.

Kalau pun terjadi kehebohan, kata Adi, hanya berada di level elite karena dianggap memiliki kepentingan besar. Demikian halnya soal revisi UU KPK yang beberapa waktu lalu sempat panas.

Menurut dia, perhatian publik terhadap isu tersebut hanya terjadi pada saat mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi turun ke jalan.

"Yang demo juga mahasiswa, itu pun dua hari setelah itu sepi. Jadi bedakan, survei opini publik dan survei opini elit," ujar Adi.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 2.197 orang di 220 desa/kelurahan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/23/18395121/tingkat-kepuasan-publik-terhadap-dpr-di-atas-50-persen-apa-sebabnya

Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke