Salin Artikel

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Hal ini dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Menurut Bahtiar, perpusatakaan daerah menjadi salah satu sarana pendidikan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan SDM unggul. Namun disayangkan, belum seluruh pemda memiliki perpustakaan di daerahnya.

"Tidak mungkin kita bicara pembangunan SDM jika yang utama belum ada, sekolah, pendidikan. Nah, ini perpustakaan belum ada," kata Bahtiar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/2/2020).

Bahtiar mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 memberikan arah kebijakan pembangunan perpustakaan sebagai prioritas nasional.

Hal ini demi meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan yang memperkuat karakter dan jati diri bangsa, sekaligus peningkatan budaya literasi, inovasi serta kreativitas.

Oleh karenanya, peningkatan ketersediaan perpustakaan di setiap wilayah menjadi penting.

"Penting bagi kita mengurusi pembangunan manusia, pengembangan dan transformasi ilmu pengetahuan tidak bisa diselesaikan hanya dengan ilmu pendidikan, apalagi lembaga pendidikan formal tanpa tersedia bahan bacaan," ujar dia.

Bahtiar menambahkan, perpustakaan menjadi salah satu lembaga yang dapat memastikan setiap warga negara memperoleh akses pengetahuan secara terbuka.

Untuk itu, pembangunan manusia mustahil tanpa adanya pengembangan perpustakaan.

"Tidak mungkin ini bisa membangun SDM jika tingkat keberpihakan kita yang tadi itu terhadap pengembangan perpustakaan di Indonesia masih rendah, oleh karenanya kita dorong terus agar setiap Pemda memiliki perpustakan daerah," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/18060661/kemendagri-minta-pemda-gencarkan-pembangunan-perpustakaan-daerah

Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke